Bupati Bima Hadiri HUT Bhayangkara di Mapolres Panda

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menghadiri upacara HUT Bhanyangkara ke 74, di Mapolres Bima Kabupaten secara virtual Senin, 1 Juli 2020.

Bupati Umi Dinda hadir sekitar pukul 07:30 pagi, satu jam pelaksanaan upacara dimulai, yang mengambil tema "Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif".

Selain Bupati, ikut menghadiri upacara secara Virtual yang dipimpin langsung Presiden RI dari Istana Negara tersebut, adalah Kapala BNN Kabupaten Bima AKBP Hurri Nugroho, SH., MH, Pengadilan Negeri Raba Bima, Kejaksaan Negeri Raba Bima, Dandim 1608 Bima dan unsur Forkopimda Bima.

Bupati Umi Dinda mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke 74 semoga Kepolisian tetap semangat dan jaya selalu.

Kepada jajaran Kepolisian Kabupaten, terima kasih dengan disiplin yang tinggi menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga wilayah Kabupaten Bima relatif kondusif.

"Sekarang tahun politik, kita jaga bersama agar Situasi Kamtibmas kondusif, karena keamanan bukan tugas TNI Polri saja," ujar Bupati di Mapolres Kabupaten, usai mengikuti acara, Rabu 1 Juli 2020. 

Bupati Bima Jadi Narasumber Dipeluncuran Buku ‘Perempuan Kepala Daerah’

        Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menjadi narasumber pada kegiatan Webinar Peluncuran dan Bedah Buku ‘Perempuan Kepala Daerah dan Kebijakan Berperspektif Gender dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pandemi Covid-19, di ruang kerja Bupati, selasa 30 Juni 2020.

Tampil sebagai pembicara ke tiga, Bupati Umi Dinda mengangkat topik ‘Pengalaman Perempuan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Kebijakan Berperspektif Gender, termasuk dalam penanganan Pandemi Covid-19’, selama kurang lebih setengah jam, setelah pemaparan Ir. Agustina Erni, M.Sc, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Pembicara Pertama) dan Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, MA, Tim Gender dan Poolitik LIPI (Pembicara kedua).

Acara webinar tersebut diadakan oleh Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) bekerja sama dengan LIPI Press.

Bupati pertama perempuan di NTB itu, menyampaikan terima kasih dan penghargaan, kepada Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) yang mengambil Kabupaten Bima sebagai salah satu lokasi penelitian, mengenai kebijakan politik perempuan kepala daerah dalam menanggulangi persoalan kemiskinan. 

Tentu saja akan motivasi kami, khsususnya kaum perempuan untuk terus berperan aktif meningkatkan kualitas diri dan peduli terhadap lingkungan. Perempuan merupakan agen vital  menurunkan angka  kemiskinan, tentunya perempuan harus terus berbenah dan belajar. Apalagi jika berkeinginan tampil sebagai politisi atau pun Kepala Daerah.

Dihadapan sejumlah narasumber, Bupati mengaku, bahwa Pemerintah Kabupaten Bima telah menerapkan 13 program bersama yang bersinergi dalam penangulangan kemiskinan juga meningkatkan mutu SDM. Program tersebut dibuat bersama 10 OPD di lingkup Pemkab Bima.

Menurut Bupati, 13 progam itu untuk 77 desa dari 191 desa yang ada. Kenapa? untuk memudahkan pengawasan dan pencapaian hasil, memudahkan evaluasi, monitoring sehingga mudah memahami karakteristik masalah dan manfaatnya.

‘’Dan untuk memberi peran yang seluas-luasnya kepada Perempuan,  Pemkab Bima sudah memulai melaksanakan Musrenbang khusus Perempuan,’’kata Umi Dinda.

Sedangkan untuk membantu masyarakat miskin terdampak Covid-19, lanjut Bupati, selain bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi NTB, juga ada bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima Ramah dari Pemkab Bima dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Desa.

Sedangkan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat selama Pandemi Covid-19, Pemkab Bima menggunakan Aplikasi SIMAWAR dan pendataan online kasus Covid-19 melalui Aplikasi MADABIMA.

Dua aplikasi tersebut untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan perempuan, kaum disabilitas, pelayanan rapid test gratis bagi pelajar, mahasiswa dan para santri. (ProKom Setda Bima)

Kisah Cinta Datu Museng & Maipa Deapati ( Daeng Nipati)

Kisah cinta Datu Museng & Maipa Deapati berawal dari Tanah Galesong. Galesong dulunya merupakan pusat Angkatan Laut kerajaan Gowa,telah merekrut pemuda dari berbagai daerah kekuasaan. Tersebutlah AdeArangan dari Kesultanan Sumbawa yang datang memperkuat  Angkatan Laut kerajaan Gowa di Galesong.  Ade Arangan kemudian kawin dengan gadis bangsawan Galesong hingga melahirkan beberapa orang anak, diantaranya Karaeng Gassing.

Anaknya Karaeng Gassing setelah dewasa kawin dengan gadis Galesong hingga membuahkan seorang anak bernama  I Baso Mallarangang, atau lebih dikenal dengn nama   Datu Museng.  Pada usia 3 tahun,  kedua orang tua Datu Museng dibunuh oleh pasukan Belanda.  Ade Arangan kemudian memelihara cucunya dan menyelamatkannya dengan membawa ke negeri kelahirannya di kesultanan Sumbawa.

Sampai di Sumbawa, Ade Arangan diterima baik oleh Sultan Sumbawa dan ia diberi tempat dan  lahan perkebunan. Datu Museng yang sudah memasuki usia kanak-kanak  disuruh mengaji di surau yang diasuh Kadi Mampawa. Disana ia bertemu  Maipa,  putri Sultan Sumbawa.

Setelah dewasa, di surau  tempat  Datu Museng menuntut ilmu melihat Maipa yang sudah tumbuh menjadi gadis cantik  sedang bermain cincin. Cincin permatanya jatuh ke kolom rumah. Datu Museng kemudian cepat mengambilkan cincin Maipa di kolom rumah, kemudian keatas untuk memberikannya. Sebelum memberi, Datu Museng kemudian berkata”Cincinmu telah kucincin, aku tak kan memberikan bila tidak memperistrikanmu.   Dari situlah awal cinta Datu Museng – Maipa mulai merajut.

Cinta kedua sejoli ini terhalang, karena ternyata Maipa  sudah dijodohkan dengan orangtuanya sejak masih kecil dengan pria bangsawan Lombok  bernama Mangalasa. Mangalasa yang sudah dewasa sering ke Sumbawa dan melihat Maipa sudah tidak cinta padanya,tapi sudah beralih ke Datu Museng. Ini membuat Mangalasa marah.

Dalam kondisi demikian,  Kakek Ade Arangan menyarankan kepada  Datu Museng agar pergi ke negeri Arab menuntut Ilmu Sufi  serta ke Madina untuk mencari ilmu Bunga Ejana Madina.Dengan kedua ilmu ini, Datu Musneg bisa mejadi seorang sufi atau ulama juga bisa menjadi seorang ksatria dan menjadi dambaan setiap wanita. Sementara Maipa yang ditinggal Datu Museng terus mengurung diri dalam kamar. Ia ingin bertemu Datu Museng.

Singkat cerita,setelah  Datu Museng kembali dari negeri Arab, lengkap sudahlah ilmunya.  Di istana kesultanan, diadakan pertandingan permainan raga dengan mengundang pemuda yang ada di pelosok. Tujuannya  untuk menghibur tuan putri Maipa  agar keluar dari kamarnya.

            Dari sekian banyak pemuda yang memainkan raga, tak satupun yang mampu mermainkan raga dengan baik. Kemudian tampil I Mangalasa,  permainannyapun sama. Sultan Sumbawa kemudian minta I Mangalasa untuk memberikan  raga itu pada Datu Museng. Setelah Datu  mendapatkan bola raga itu, pertamanya ia sering salah-salah, karena pikirnnya selalu tertuju pada Maipa. Namun setelah kakek AdeArangan berteriak, “perbaiki permainanmu datu Museng” teriakan itu didengar oleh Maipa,hingga Maipa beranjak  keluar dari kamarnya. Setelah melihat sekilas wajah  Maipa, Datu Museng kemudian bangkit semangatnya dan mempermainkan bola raga dengan piawai.

Walau Maipa hanya sebentar menampakkan wajahnya di jendela,  dan ia kembali ke kamarnya, tapi hati Datu Museng sudah terobati. Terakhir bola itu kemudian ditendang setinggi-tingginya keatas langit, kemudian jatuh diatas bumbungan istana, lalu menggelinding ke jendela bola itu terus berguling masuk ke kamar Maipa hingga naik dipembaringannya, membuat Maipa jatuh sakit.

Sakitnya Maipa membuat Sultan Sumbawa   makin gelisah.Sudah banyak dukun yang didatangkan  namun tak satupun bisa mengobati sakinya tuan putri. Atas petunjuk seorang ahli nujum,  tuan putri ini bisa sembuh,kalau didatangkan pemuda yang   sering disebut dalam tidurnya , Pemuda  yang sering disebut adalah Datu Museng.

Karena Sultan sayang pada putrinya, maka iapun memanggil Datu Museng. Datu Museng  maka iapun memanggil Datu Museng. Datu Museng yang datang ke istana itu disambut ala raja.Setelah mesuk ke pembaringan tuan putri,iapun menyuruh  semua orang untuk keluar kamar. Maipa yang menyebut nama datu langsung berkata, “Aku Datu Museng,  kami sudah ada di dekatmu”  setelah diobati, mata tuan putri perlahan-pahan terbuka, akhirnya ia melihat wajah Datu Museng. Dari situlah penyakit Tuan putri  sudah sembuh.Namun untuk sembuh totalnya, Datu Museng menyarankan, agar pada bulan purnama, turun mandi di sungai yang ada di dekat istana.Namun jangan kaget, kalau disaat bencana  akan tiba, yakni angin topan disertai hujan lebat membuat perkampungan porakporanda, aku ada dibelakangmu  dan aku akan membawamu lari. Setelah itu  Datu Museng dan Maipa keluar kamar.  Kedua orang tuanya sangat gembira karena putrinya sudah sembuh ,Ia kemudian memberitahu, bahwa ia disuruh mandi di sungai pada malam bulan purnama.

Ketika tiba bukan purnama. Maipa kemudian turun ke sungai diantar oleh dayang-dayang dan pengawal istana, tiba-tiba  bencana angin topan datang disertai hujan deras membuat para dayang-dayang terlempar kena angin. Tak ajal, tuan putripun ikut terlempar, tapi cepat ditangkap Datu Museng untuk selanjutnya dibawah lari ke rumahnya.

Peristiwa hilangnya tuan putri itu membuat hati  kedua orang tuanya semakin sedih. Ia kmudian mencari kesana kemari,  tak diketahui kemana rimbanya. Terakhir terdengar kabar bahwa Maipa ada di rumah Datu Museng.

Para pengawal yang disuruh ke rumah Datu Museng meminta supaya Maipa dikembalikan, namun  Maipa tak mau, karena ia sudah  kawin lari dengan Datu Museng,kecuali kalau perkawinannya direstui oleh kedua orang tuanya. Dari sekian banyak pengawal yang meminta paksa Maipa pulang tak satupun yang bisa berhasil, karena   ia dihadang oleh kakek yang memiliki  pedang sakit Lila Buajaya (lidah buaya).

Kemudian tiba gilirang I Mangalasa mendatangi rumah Datu Museng untuk minta secara paksa agar Maipa pulang keistana. Kedatangannya disertai Tubarani dari Lombok. Ketika pasukan Mangalasa menyerang rumah Datu Museng,ia dihadang oleh kakeknya  Ade Arangan, kemudian Mangalasa  berduel satu lawan satu dengan Datu Museng.  Keris Datu Museng bernama Mattonjong Gadinna terkenal sakti hingga membuat Mangalasa tak berdaya. Keris pusaka itu kemudian melengket di dada  Mangalasa, hingga membuat ia tak bisa berkutik, namun Datu tak membunuhnya, karena sudah minta ampun.

Kekalahan pasukan Mangalasa kemudian dilaporkan pada Sultan Sumbawa Dato Taliwang.  Dato Taliwang kemudian menjawab, bagaimana mungkin kamu bisa diambil menantu, kalau menghadapi  dua orang saja tidak bisa,  apa lagi menghadapi rakyat banyak, Dengan alasan itulah, pinangan Mangalasa ditolak dan sebaliknya Sultan memanggil Datu Museng dan Maipa untuk merestui pernikahannya.
Setelah jadi suami istri, Datu Museng kemduian dinobatkan sebagai Panglima Perang di Sumbawa. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar di negeri leluhurnya di Galesong, tentara Belanda membunuh banyak  keluarganya, hingga membuat hatinya terpangil pergi keneger  ileluhur membela keluarganya.Ia  dan isterinya Maipa berlayar ke Mangkasara dan mendarat di Pantai Losari. Kedatangan  Datu dan istrinya dimata-matai oleh tentara belanda hingga ia ketahuan. Sementara Tumalompoa (Belanda) yang ingin melenyapkan Datu Museng dan merebut istrinya Maipa. Ia kemudian memperalat Daeng Jarre juga Datu Jereweh untuk memata-matainya.

Tumalompoa kemudian merekrut  para tubarani, diantaranya Karaeng Galesong untuk menumpas pemberontakan Datu Museng, namun selalu kalah. Terakhir Tumalompoa mendatangkan pasukan secara besar-besaran . Dalam kondisi terjepit,  Datu Museng kemudian menghampiri istrinya Maipa dan menanyakan, apa permintaan terakhirmu, sebab musuh  sudah mengepung kita dan sebentar lagi kita akan mati.

Maipa kemudian menjawab, “saya lebih suka mati di tangan suamiku daripada kulit saya disentuh oleh Tumalompoa, apa lagi dijadikan aku sebagai istrinya”, lalu apa maumu.? , Tanya Datu. “ Aku lebih suka mati ditanganmu Datu dengan kerismu dari pada aku jatuh dipelukan  Tumalompoa”. “Maipa..! teriak Datu.

Ketika musuh sudah mendakat,  Maipa kemudian minta agar Datu segera  melaksanakan permintaannya dengan  mengelus keris di lehernya hingga menemui ajalnya. Sebelum permintaan itu  dikabulkan, Datu Museng sempat berpesan. “Kalau adinda sudah jalan duluan menghadap Ilahi, kalau saya tak menyusul di waktu duhur, tunggu di waktu ashar, tapi kalau tak ada di waktu ashar, pasti saya datang menemuiamu di waktu magrib”. Sertelah itu Datu kemudian melaksanakan permintaannya dengan menusuk leher Maipa hingga menemui ajalnya. Setelah itu, mayat Maipa  didudukkan di ruang tengah.

Ketika pasukan Belanda mendekati rumah Datu Museng,  banyak pasukan Datu Museng mati tertembak. Disaat  memasuki waktu duhur, Datu Museng masih  sempat melawan, demikian juga di waktu asar, tetapi ketika memasuki waktu Magrib,walau Datu Museng  masih bisa melawan, tetapi janjinya pada Maipa  Deapati sudah sampai dan ia segera menyusul. Apa lagi ia sudah melihat bayangan Maipa di ufuk barat sudah melambai-lambai, maka ia memasrahkan dirinya pada  Karaeng Galesong untuk membunuhnya.

Ketika melihat  Datu Museng sudah terbunuh,Karaeng Galesong kemdian segera berlari masuk  ruang tengah,dan didapatinya Maipa sedang duduk, Iapun memboyong Maipa keluar dan menaruhnya diatas kereta kuda Tuan Malompoa. Tumalompoa  yang bersorak ria merayakan kemenangan,  lalu naik kereta kuda duduk dekat Maipa.  Disaat kereta  kuda itu berlari diatas jalan berbatuan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kucuran  darah Maipa membasahi baju Tumalompoa. Kondisi ini  membuat Tumalompoa marah. Ia merasa ditipu oleh Karaeng Galesong, maka Tumalompoa kemudian memerintahkan pada pasukan Belanda untuk membunuh Karaeng Galesong hingga akhirnya  Karaeng Galesong  mati di tempat itu juga.....

HARDIKNAS ITU BUKANLAH UPACARA BENDERA

2 Mei adalah diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Ironisnya, dunia pendidikan bukannya semakin berkualitas, justru yang terjadi "kedaruratan nasional." darurat moral, hukum, narkoba, tramadol, dan lain sebagainya yang telah merusaki  kualitas dan martabat pendidikan,".
Setidaknya hari pendidikan Nasional menjadi sebuah refleksi bahwa kita saat ini terhimpit dalam pelik strata kasta manusia. Masih terjebak lingkup hitam membuai mata. Anak muda bingung kemana mereka harus membawa dirinya karena mereka sudah terjebak dalam sistem industri yang semakin mengaga, pola pikirnya hanya lahir, sekolah, bekerja, mati,  dan sistem hiduppun berpatok pada materi.
Kita ingin pendidikan benar_benar berperan sebagai pelita bagi setiap anak Indonesia yang akan membuatnya bisa melihat peluang, mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan memberikan kejernihan dalam menata dan menyiapkan masa depannya.
Jika pada tanggal 1 Mei (May Day) banyak "BURUH" yang memperingati dengan melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, maka apa yang kita lakukan sebagai insan pendidikan pada hari ini? Apakah peringatan Hardiknas hanya berupa perayaan yang bersifat seremonial dan hanya dihiasi oleh upacara semata?
Dari tahun ke tahun kegiatan rutinitas dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) selalu berulang hanya begitu-begitu saja dengan orasi normatif tanpa memberikan solusi yang nyata dan ide-ide bagi pencerahan kemajuan pendidikan. Padahal misalnya kegiatan yang lebih produktif  bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bima yakni :
1) PEMDA dapat memanfaatkan hardiknas itu sebagai momentum untuk mengukur capaian target tahunan pendidikan dengan cara meminta laporan progress dan hambatan yang dihadapi pada masing_masing tupoksi dari para pihak yang diberi tugas mengelola pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas, kepala UPTD DIKBUDPORA, KADIS DIKBUDPORA, para pejabat eselon dinas Dikbudpora
2) Kepala Daerah dapat  mengumumkan hasil yang telah dicapai yang belum, dan akan dicapai kedepan berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
3) Kepala Daerah seharusnya bisa menjelaskan tentang peluang, tantangan, hambatan, dan keunggulan daerah dalam mengelola pendidikan , baik tentang SDM pendidikan, alat pendidikan, sarana prasarana pendidikan, lingkungan sosial pendidikan, potensi siswa, dukungan keuangan dari APBD/APBN, dan kebijakan_kebijakan strategis pendidikan
4) Kepala Daerah dapat mengumumkan para pihak pengelola pendidikan yang berprestasi untuk diberikan reward sebagai penghargaan sekaligus motivasi kerja bagi yang lain
5) Kepala Daerah harus berani reallise daftar nama/satuan tugas yang tidak memenuhi target dan harus tegas memberi "punishment" kepada mereka sebagai motivasi kerja sehingga para pihak tersebut dapat meningkatkan kinerja mereka.
Beberapa hal yang diurai di atas merupakan masukan bagi pemerintah daerah dalam hal memanfaatkan Hardiknas sebagai sesuatu yang bermakna bagi perbaikan pendidikan kita agar 2 Mei tidak dilewati dengan  kegiatan mengganti tema upacara saja,
penampilan perlente seperti borjuasi imut_imut dari para pembina upacara yang berlaga bak orator ulung di atas podium yang tidak lebih dari sekadar menggugurkan kewajiban dalam melewati hari sakral tersebut. Hardiknas yang sejatinya adalah momentum untuk introspeksi diri tentang sejauh mana kita (seluruh elemen masyarakat) telah berkiprah dalam mengemban amanat,tugas dan tanggung jawab dalam melayani dan memenuhi hak dasar para anak bangsa dalam menerima pendidikan. Karena ‘’Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Hal ini bermakna bahwa anak-anak yang tidak terdidik di Negeri ini adalah “dosa” setiap orang terdidik yang hidup di Republik ini’’.
Sejalan dengan ini, Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang pemikirannya menjadi benih bertumbuhnya pendidikan Indonesia. Beliau mengumandangkan pemikirannya tentang pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani, dan menerapkannya dalam sekolah Taman Siswa. Inisiatif tersebut menjadi awal bentuk reformasi pendidikan di Indonesia.
Jika Ki Hajar Dewantara berfokus pada pendidikan yang berbasiskan pada guru, maka tokoh pendidikan Indonesia lainnya, yaitu Moh. Syafei menggagas pendidikan keterampilan yang sarat dengan praktek melalui pendirian pusat pendidikan INS Kayu Tanam di Sumatera Barat, yang kemudian menjadi dasar pengembangan sekolah vokasi dan kejuruan di Indonesia. Nampaknya hari pendidikan nasional menjadi otokritik tersendiri bagi semua kalangan negeri ini. Kita setuju bahwa salah satu pihak yang harus dievaluasi kinerjanya adalah pemerintah/pemerintah daerah sebagai penyedia layanan pendidikan, penanggungjawab mutu pendidikan,pemilik otoritas atas penyelenggaraan pendidikan, dan sebagai pemilik modal dari jasa layanan pendidikan harus dapat memberikan jawaban atas kondisi pendidikn yg belum mencerdaskan di DAERAH ini

Kampus dan pabrikasi budaya bisu

Paulo Freire pernah memaparkan suatu kondisi kemanusiaan yang ditudingnya sebagai latar belakang terjadinya penindasan: budaya bisu. Jika hendak didefinisikan, budaya bisu adalah perihal yang tercipta melalui hasil hubungan struktural antara yang mendominasi dan yang didominasi. Dari hubungan tersebut, yang mendominasi  memberi pengaruh terhadap yang didominasi. Sehingga tercipta kondisi membisu terhadap yang didominasi: bungkam terhadap ketimpangan sosial, tak berani mengkritik tirani, apatis terhadap situasi penindasan.

Budaya bisu sendiri bisa tercipta melalui apa yang Althusser sebut sebagai Ideological State Aparatus(ISA) dan Represive State Apparatuse (RSA). Melalui ISA, orang-orang dibuat bisu dengan cara yang hegemonik dan ideologis: memanipulasi kesadaran orang-orang melalui tindak persuasi dan indoktrinasi agar mengakui status quo, dan merasa tak perlu melakukan kritik dan perlawanan karena menganggap situasi seolah baik-baik saja. Orang-orang akhirnya menjadi pasif dan aktivitasnya hanyalah menyesuaikan diri dengan keadaan.

Biasanya kondisi demikian dicipta oleh penguasa (yang mendominasi) melalui sekolah, institusi negara dan media massa. Sedangkan melalui RSA, orang-orang dibuat diam dengan paksaan. Yang melawan dan melanggar sistem akan ditindak dengan keras. Biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer.

Syahdan, apa hubungannya antara kampus dan budaya bisu? Kampus jika mau dibilang, adalah satu dari sekian banyak aparatus ideologis negara (ISA) yang banyak berperan  dalam pabrikasi budaya bisu. Kampus yang sekiranya wadah lahirnya generasi kritis melalui pergulatan diskursus, terkadang melintasi tapal batas idealismenya. Sekarang kampus justru seringkali menjadi ruang pencetak mahasiswa-mahasiswa yang membisu.

Kampus tengah dililit dengan kondisi kultural yang membunuh hasrat kritis mahasiswa. Akhirnya mahasiswa kerap berada dalam posisi terdominasi oleh kampus, sehingga dari situ, mahasiswa dibuat jinak dan bungkam.

Kondisi pem-bisu-an mahasiswa oleh kampus bukanlah barang baru. Di tahun 1978 –untuk menyebut satu contoh—pernah tercipta situasi demikian. Dengan diberlakukannya NKK/BKK, mahasiswa semakin mendapat kontrol yang ketat oleh pihak birokrasi. Potensi kritis lembaga kemahasiswaan perlahan dibabat habis. Ruang gerak mahasiswa terbatasi. Meskipun era tersebut telah berlalu, namun evolusi barunya kian nampak dalam bentuk yang lain, dan semakin menginjeksi kebudayaan bisu di tengah-tengah kehidupan  mahasiswa.

Ada banyak penyebab mahasiswa berada dalam kondisi kebisuan?

Pertama, mahalnya biaya kuliah membuat mahasiswa selalu berpikir instan; berpikir untuk cepat selesai agar biaya kuliah tidak telalu lama menjadi beban. Maka dari sini kebanyakan mahasiswa enggan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat akademiknya compang-camping. Seperti aktif dalam organisasi kemahasiswaan, demonstrasi, melakukan kritik sistematis pada kebijakan yang mengekang, dst.

Kedua, bila ada yang melawan sistem maka skorsing, bahkan drop out adalah konsekuensinya. Ancaman tersebut adalah sebuah sikap birokrasi kampus dalam membungkam mahasiswa. Maka wajar-wajar saja bila kebanyakan mahasiswa terjerat krisis militansi. kebanyakan memilih diam ketimbang berkoar, oleh karena tak mampu menerima konsekuensi tersebut.

Ketiga, mahasiswa seolah tak diberi kesempatan untuk berpetualang mengembangkan potensi kritisnya melalui kajian ilmiah, membaca buku-buku pemikiran dan berorganisasi. Sebab, hari-harinya disibukkan dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk, serta jadwal kuliah yang padat. Aktivitas tersebut terus berulang dan berulang setiap harinya, membuat mahasiswa terbiasa dengan kondisi tersebut. Karena telah terbiasa, akhirnya membuat mahasiswa hanya menganggap aktivitas sejatinya hanyalah kuliah dan kerja tugas. Sehingga bila mereka diperhadapkan dengan kerja-kerja kebudayaan seperti itu, hanya dianggap sebagai perihal yang asing dan tidak penting.

Keempat, di dalam ruang perkuliahan, tak ada aktivitas pemantik sikap kritis mahasiswa. Dosen yang sekiranya sebagai subjek yang memberi stimulus bagi mahasiswa agar lebih kritis, ternyata selalu tak demikian. Kebanyakan dosen hanya mengajarkan mata kuliah untuk sekadar kebutuhan kerja, seolah mahasiswa direduksi hanya sebatas mahluk pekerja. Sementara memperkenalkan  dengan kritis kondisi sosial, politik dan budaya, serta mengintegrasikannya dengan mata kuliah,  jarang dilakukan oleh dosen. Sehingga dari sini, mahasiswa tak terbiasa melakukan refleksi kritis, dan hanya menerima begitu saja segenap wacana yang disampaikan oleh para dosen.

Kelima, merebaknya hedonisme dan budaya popular membuat kebanyakan mahasiswa cenderung lebih memperhatikan mode, ketimbang membangkitkan kualitas intelektualnya. Sekarang mahasiswa lebih gemar menghabiskan waktunya di mall, di diskotik, ketimbang ikut serta pada forum-forum diskusi. Hal tersebut relatif berpengaruh. Mahasiswa akhirnya cenderung tidak kritis, sebab aktivitas demikian dianggap tidak memberi tawaran hidup yang nyaman, menyenangkan, dan tidak populis.

Tentu situasi di atas sangat mengkhawatirkan. Mahasiswa terancam dipisahkan dari tradisi kritik dan bersuara, akibat ditekuk oleh situasi-situasi pem-bisu-an tersebut.  Meskipun kita tahu, dari berjuta-juta mahasiswa, masih ada beberapa antaranya yang berani berkoar di hadapan tirani, dan turut serta dalam menyelesaikan permasalahan soasial. Namun mereka hanyalah butiran kecil di antara banyaknya mahasiswa yang di bentuk oleh tradisi kampus yang mengekang  minoritas.

Jika kebanyakan mahasiswa sudah bukan lagi perwakilan suara orang-orang yang tertindas, apa pula yang bisa dibanggakan? Sekiranya mahasiswa adalah—meminjam istilah Gramsci—kaum intelektual organik. Sebagai intelektual organik, mahasiswa tak hanya dipahami sebagai ilmuwan, tapi juga sebagai cerdik pandai yang memahami bahwa pengetahuan sebagai medio kritik dan perubahan sosial.  Maka tak ada gunanya mengenyam pendidikan tinggi, ketika ilmu pengetahuan yang diperoleh hanya berhenti di jagat teoritik, dan tidak diturunkan dalam bentuk aksi. Pada sisi itu, mashasiswa hanya sekadar ilmuan, bukan agen of change.

Pelambatan Ekonomi : Peresiden, Birokrat, Investor

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM-PT) NTB di koran Lombok Post beberapa hari lalu menceritakan bagaimana kerja kerasnya meningkatkan iklim investasi di NTB. Agar tercapai target investasi sebesar 7,5 triliun di akhir tahun 2015 sesuai target pemerintah. Investasi sebesar itu harus dipenuhi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah NTB 5,85 persen tahun ini.

Beberapa hari berikutnya di koran Lombok Post ini juga Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi NTB 3,75 persen. Ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,67 persen. Pemerintah menyebutkan, perlambatan pertumbuhan ekonomi diakibatkan faktor eksternal. “Kita perlu meningkatkan produktivitas, investasi, serta meningkatkan anggaran pemerintah untuk pembangunan, sehingga memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi,” statemen resmi pemerintah.

Memang benar, membangun ekonomi (daerah/negara) tidak segampang seperti yang diajarkan di bangku kuliah lewat teori-teori yang ditulis dalam text book ekonomi. Tapi satu hal yang sangat penting adalah perlunya merencanakan target-target indikator yang akan dicapai menjadi lebih realistis. Artinya kenyataan tidak berbeda jauh dengan fakta yang dicapai. Angka-angka yang dipatok pengambil kebijakan yang selanjutnya dibukukan menjadi kitab “RPJMN/D” sering tidak memenuhi target karena kegagalan kolektif kita. Utamanya para birokrat dalam menyusun rencana dan asumsi-asumsi yang menyertainya. Akibatnya seringkali, paling tidak dalam tahun ini, pemerintah mengubah asumsi pokok APBN dan saya kira perlu juga dilakukan pada level daerah, NTB misalnya.

Inisiatif pemerintah daerah dalam membangun dan menawarkan peluang-peluang investasi, baik bagi para investor sangat lamban dan hanya menjadi pernyataan berulang-ulang yang kita baca di koran dan kita saksikan di TV. Kita sering membaca pernyataan di Lombok Post bahwa pemerintah terus berusaha menyediakan kemudahan perizinan bagi investor dan membenahi iklim investasi di daerah tapi regulasi dan perangkatnya belum kelar-kelar. Ini mungkin karena tenaga pemerintah daerah banyak terkuras dengan mengurusi politik terkait pilkada.

Tapi satu hal yang perlu dipastikan adalah target-target indikator ekonomi yang dijanjikan pemerintah adalah akad yang diikat oleh perda (aturan tertinggi di level daerah). Kalau pertumbuhan ekonomi tidak tercapai maka rentetan janji-janji yang lainnya seperti memenuhi target tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,62 persen dan angka kemiskinan menjadi 15,25 persen akan menjadi janji-janji saja.

Sistem Birokrasi yang Masih Buruk

Tiga hari lalu (8 Agustus 2015) di Balai Kartini Jakarta saya diundang menghadiri dan mendengarkan secara seksama pidato Presiden Joko Widodo dalam acara yang dihadiri sebagian besar pimpinan lembaga tinggi negara. Yang menarik lagi Presiden Jokowi mengajak hampir semua menteri bidang ekonomi. Tampak hadir Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Ada pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengeluhkan sistem birokrasi yang masih buruk. Saya mencatat pernyataan presiden saat itu “Urusan perizinan, urusan izin bangun rumah, bangun kantor, hingga membangun kawasan, membangun usaha, masyarakat inginnya cepat tapi harus memberikan sesuatu agar urusan cepat beres.” Selanjutnya presiden mengatakan “Pantaslah kalau muncul gugatan, sudah benar-benarkah kita melaksanakan Pancasila, yang harus diamalkan dalam keseharian kita.”

Kemudian Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya memperbaiki kelemahan pada sistem birokrasi agar para investor dalam negeri dan investor luar negeri yang “dikejar” Presiden Jokowi hingga ke negeri China akhir tahun lalu segera datang dengan uangnya.

Presiden juga berharap sistem birokrasi yang melayani segera dapat dirasakan masyarakat. Di akhir pidatonya presiden mengatakan “Sebagai presiden, saya mengerti harapan dan kekesalan masyarakat, maka dari itu, saya minta agar birokrasi kita cepat bergegas, berbagai hambatan harus dibuka.”

Saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan presiden. Birokrasi hanyalah salah satu komponen saja. Dan saya melihat birokrasi kita tidak seburuk apa yang dikatakan presiden. Keberhasilan pencapaian target pemerintah juga sangat ditentukan oleh kerja sama yang baik dengan investor yang baik dan didukung penuh oleh masyarakat yang mengerti hak-hak dan tugasnya. Etos kerja dan produktivitas kita secara kolektif juga sangat menentukan.

Pengalaman sebagai Ketua Harian KAPET

Pengalaman saya sebagai Ketua Harian Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) NTB – dimana gubernur menjadi ketua ex officio – yang tugas utamanya berhubungan dengan investor menunjukkan beberapa hal. Pertama, banyak sekali izin penanaman modal yang dikeluarkan tapi tidak berjalan kegiatannya dan banyak kegiatan investasi yang mangkrak padahal sudah melakukan MoU.

Ada kerja sama pemerintah daerah dengan pihak investor tidak berjalan dengan baik. Investor tersebut tidak serius melakukan penanaman modal di daerahnya. Selanjutnya ditemukan banyak sekali investor yang hanya memberikan janji saja dan di sisi lain ada juga investor yang mendapatkan keuntungan yang besar tapi memberikan kontribusi yang kecil bagi daerah.

Masalah lain adalah investor yang sudah diterima menjadi mitra mengalami kendala karena keuangannya sangat terbatas. Ini terjadi karena pemerintah daerah salah memilih mitra bagi pembangunan daerah. Investor yang menjadi mitra pemerintah daerah tersebut terpilih karena tidak melakukan cek dan analisa.

Oleh karena itu birokrat yang terkait dengan investasi perlu mengenali calon investor yang menjadi mitra bagi pemerintah daerah. Mulai dari melihat profil perusahaan, latar belakang, pengalaman proyek bidang yang sama ditangani, kejelasan kantor, dan bisa juga dilakukan cek fisik ke kantor bersangkutan untuk melihat secara jelas aktivitasnya.

Selanjutnya mengenali kemampuan keuangan yang baik adalah mutlak dan penting bagi investor. Pastinya investor memiliki sumber keuangan yang jelas dan umumnya mendapatkan kepercayaan kredit dari bank lokal maupun bank asing. Jika ini dimiliki oleh investor, maka hal tersebut adalah salah satu syarat menjadi mitra bagi daerah.

Dalam kenyataannya, investor yang tepat pastinya memiliki reputasi yang baik, seperti pernah menjalin kerja sama dengan suatu daerah puluhan tahun dan tidak terjadi permasalahan (blacklist). Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah lain bahwa investor tersebut memiliki reputasi yang baik. Pengalaman investor mendapatkan pengakuan dari badan atau perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri. Pastinya ini bisa menjadi pertimbangan. Bisa juga kita melihat dan melakukan cek kepada BKPM Pusat apakah investor tersebut ada dalam negative list investor.

Yang harus diperhatikan juga adalah kedekatan antara investor dan pemerintah daerah secara terbuka menjadi faktor kunci dalam berinvestasi di daerah. Masing-masing dapat mengenal serta memiliki satu tujuan yang saling menguntungkan (bukan saling menguntungkan pribadi penguasa dan investor), sehingga tidak ada praktek korupsi kepada pihak investor. Pemerintah daerah bukan melihat investor sebagai objek sehingga investor dapat melakukan kegiatannya secara profesional dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Sehingga timbul kedekatan dan kepercayaan masing-masing.

Yang lebih penting lagi, setelah bersusah payah mencari investor dengan berbagai misi investasi dalam dan luar negeri pemerintah daerah harus memperbaiki administrasi pencatatan investasi. Yang terjadi mungkin hingga saat ini adalah, pemerintah daerah tidak memiliki pencatatan yang jelas besarnya investasi yang terjadi di wilayahnya, terjadinya tumpang tindih catatan angka angka investasi daerah kabupaten kota dan provinsi, tercampur aduknya realisasisai investasi dan rencana investasi, dan yang paling parah adalah ditemukan data realisasi investasi di suatu kabupaten di NTB tapi tidak ditemukan faktanya di lapangan.

Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan dengan serius oleh birokrat kita dari pusat hingga kabupaten/kota maka kekhawatiran Presiden Jokowi tentang buruknya birokrat kita akan menjadi kenyataan penyebab rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun ini, di samping faktor eksternal yang disebutkan di atas.

Selanjutnya angka-angka target indikator ekonomi dan sosial dalam dokumen rencana pembangunan yang dijilid tebal memenuhi meja-meja dan lemari birokrat kita serta dipaparklan di berbagai kesempatan dan kita baca di koran serta disaksikan di TV dan media sosial lainnya hanya akan menjadi hiasan di atas kertas dan terhenti pada rapat-rapat pemerintah. Dokumen-dokumen yang dalam proses penyelesaiannya menghabiskan ratusan juta uang rakyat itu akan dianggap masyarakat sebagai sekadar pencitraan. Wallahualam bisawab! (*)

DR. Iwan Harsono

tarian kerasukan orang bima

Mari Bung, Singkirkan Mendung Hitam itu!

Mendung itu, bergelayut di atas caping para petani, berlarian, peluh amarah membasahi sekujur badan, mereka dipaksa tinggalkan sawah ladang, tempat mereka hidup sejak nenek moyang.

Segumpal tanah basah mereka genggam di tangan, hanya itulah sisa-sisa kehidupan.

Mendung itu semakin kelam, menyelimuti kehidupan orang-orang miskin di perkotaan, dengan selembar kain lusuh mereka mengikatkan harapan.

Mendung itu semakin hitam, imperialisme, kapitalisme, liberalisme, menggantung di cakrawala, menyelimuti tanah air pusaka, Nusantara.

Filosofi, idiologi, undang-undang, aturan, partai politik, kekuasaan, media massa disulap sedemikian rupa, menjadi dasar dan perangkat utama, untuk melindungi kepentingannya.

Negara telah berganti rupa, warga bangsa tersingkir dari tanah airnya, dipaksa menjadi kuli di negeri sendiri.

Kedaulatan, kemandirian, kepribadian, kemakmuran, tergulung habis, disapu angin taupan, seakan tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menahan.

Senja, tahun lama telah tertutup kelambu hitam, semua insan menanti semburat hangatnya sinar mentari pagi, membelah ufuk, menguak jendela kehidupan di tahun yang sesaat lagi akan datang.

Esok hari, kehidupan akan kembali dimulai, pertarungan demi pertarungan akan kita jalani, untuk meletakkan kembali pondasi masa depan bumi pertiwi ini.

Marilah, segera susun barisan dan satukan kekuatan kita, agar sinar terang menggantikan cakrawala hitam.

Asal bersatu dan percaya dengan kekuatan sendiri, kita pasti bisa!

Agar para petani kembali berseri-seri, menggarap tanah milik sendiri, hidup bersahaja di tanah air yang kita cintai.

Dan semua anak bangsa ini, kembali mengukir indahnya mimpi-mimpi, bergotong royong merajut kehidupan, hidup aman tenteram bersama handai taulan, tiada lagi kemiskinan serta penjajahan.

Indonesia, tanah air merdeka, rakyat makmur, negara aman sentosa, Indonesia mercusuar dunia.

Salam Gotong Royong

AGUS JABO, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Anhar Gonggong : Makassar Salah Menafsirkan Siri’

Matahari tengah terik-teriknya saat saya menyusuri jalan menuju rumah sejarawan Anhar Gonggong. Tepat di bilangan Pondok Gede, Bekasi saya kembali bertanya kepada bocah yang bermain di depan rumah yang terlihat berbeda dari deretan rumah yang lain.

Atap rumahnya menyerupai atap tongkonan, rumah adat Sulawesi Selatan. Melihatnya sama seperti berada di Kete Kesu, tempat wisata tongkonan tua di Tana Toraja.

“Betul ini rumah pak Anhar?” tanyaku. Iya betul kata bocah 8 tahun tersebut. Ia kemudian berlari masuk rumah. “Etta… etta ada yang cari”. Tak lama Anhar Gonggong keluar. Terlihat sudah sangat tua, namun terlihat masih bersemangat.

Tak hanya di luar, dalam rumah pun dipenuhi dengan penghias ruangan khas Makassar. Ada badik, parang panjang, dan beberapa miniatur pinisi dan tongkonan di ruang tamu. Sedang di ruang tangah, sesak dengan lemari-lemari yang menampung buku yang tak terhitung jumlahnya.

“Jadi apa yang bisa saya bantu,” tanya Anhar membuyarkan pengamatanku. “Bapak kapan terakhir ke Makassar?” Saya malah bertanya balik dan mengabaikan tanyanya.

“Saya sering ke Makassar, tapi hanya jika ada undangan,” jawabnya singkat.

Pria kelahiran Pinrang, 14 Agustus 1943 ini, mengaku tak pernah lagi mengunjungi tanah kelahirannya. Sedari dulu, pria 72 tahun ini memang tidak berniat untuk menetap di tanah kelahiran.

“Saya Bugis, saya lahir di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu bagian Indonesia juga kan? Saya lebih suka disebut warga Indonesia,” Anhar menegaskan.

Ia lalu bercerita tentang kakak dan kerabatnya yang selalu memintanya agar setelah ia menempuh pedidikan, ia kembali mengabdi di Sulawesi Selatan. “Dulu mereka selalu menginginkan saya jadi gubernur, tentu saya tidak tergiur. Jabatan bukanlah prioritas hidup saya.”

“Saya melihat di Makassar sangat sulit mendapatkan sebuah jabatan. Jadi, jangan heran jika pada saat menjabat para pejabat hanya berusaha menjaga jabatannya agar tidak lengser, bukan bekerja melayani masyarakatnya. Dan saya sangat menghindari hal tersebut,” kata Anhar.

Lelaki gondrong ini tiba-tiba tertawa saat membahas jabatan. Rupanya ia teringat dengan Walikota Makassar yang pada saat itu baru memegang jabatan. Dia mengganti semua perabot makan dari bahan kramik yang bernilai satu miliar.

“Saya geli, satu miliar itu banyak loh. Bisa bikin sekolah. Ngapain mengganti perabot makan dengan harga bombastis begitu? Apa manfaatnya buat rakyat? Saya geli sekaligus kesal,” lanjut Anhar.

Lantas apa penilaian Anda melihat kota Makassar?

“Rusak,” jawab Anhar singkat.

“Mahasiswa membakar kampusnya sendiri, mahasiswa saling serang, bahkan saling bunuh. Belum lagi saat ini geng motor yang ternyata dilakukan oleh segerombolan remaja. Inilah bukti kalau lembaga pendidikan di Makassar itu rusak,” lanjutnya.

Dari kacamatanya, sejarawan ini menilai akar masalah yang menjadi momok di Makassar itu pendidikan. “Terbukti anak muda, generasi sekarang salah menafsirkan siri’. Jujur ini sangat mengecewakan,” Anhar menegaskan.

“Siri’ itu menjaga kehormatan”.

Membakar kampus dan saling serang itu justru melanggar nilai siri’, lanjut Anhar. “Saya terkadang tertawa jika mendengar alasan mahasiswa saling serang, mereka kebanyakan beralasan ini untuk menjaga harga diri. ‘Masa mauki nakalah gang’. Lah kemenangan itu buat apa? Apa yang kau dapat dari perselisihan? Generasi macam apa ini?”

Di luar itu, bagaimana Anda melihat aktivis dan gerakan di Makassar?

“Mereka kebanyakan bertindak tanpa konsep. Khususnya pada mahasiswa. Apa kaitannya antara bakar ban dan bakar kampus dengan ide yang ingin disampaikan? Itu sama sekali tidak ada korelasinya. Saya teringat istilah pada Orde Baru, pada saat itu, aktivis disebut sebagai orang-orang dungu. Menyembunyikan kedunguan dibalik arogansi. Istilah Makassarnya, mauji dibilang. Aktivis sejatinya ialah mereka yang mengandalkan pikir. Dulu aktivis juga turun ke jalan tetapi memiliki konsep yang jelas, mereka juga melakukan kritikan lewat tulisan yang dipublikasikan di media”.

Intinya Makassar itu rusak. Inilah yang menjadi akar masalahnya. Bagaimana mungkin Anda bisa berkoar-koar #Makassar Tidak Kasar jika Anda sendiri yang menunjukkan sikap itu,” lanjut Anhar.

Apa pesan Anda untuk generasi muda Makassar?

“Belajarlah sejarah, pahamilah budaya. Sebab jika kehilangan keduanya, kau akan kehilangan bagian dari dirimu sendiri,” tutup Anhar.

Wijaya Herlambang Dalam Kenangan Pemuda Islam Kiri

BEBERAPA hari setelah kepergian Wijaya Herlambang, kawan Martin Suryajaya menuliskan obituari yang bertenaga dan tak biasa sebagaimana umumnya sebuah obituari. Di sana Martin membabarkan tugas maha berat bagi gerakan kiri untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Wijaya melalui karya terkenalnya “Kekerasan Budaya Pasca 1965”. Untuk hal ini kita semua—yang mengaku kiri—bersepakat dengan Martin. Begitupun dengan saya.

Artikel ini hanya ingin menambahi apa yang sudah dibicarakan Martin dengan kesan-kesan saya pribadi terhadap Wijaya dan karyanya. Jadi, secara umum, kita akan mendiskusikan hal penting dari karya Wijaya bagi wacana Islam Indonesia dan gerakan kiri yang harus diselesaikan bersama. Selebihnya, saya akan menyinggung sedikit percakapan saya dengan almarhum mengenai problem internal gerakan kiri sebelum Wijaya pergi.

Sumbangan Wijaya Herlambang Pada Politik Wacana Islam

Tiap kematian selalu memilukan. Tapi di sini kita tak hendak meratapi kepergian Wijaya dengan gerimis air mata. Kepergiannya bukanlah ucapan selamat tinggal dan tanda telah usainya sebuah perjalanan. Kepergiannya merupakan awal dimulainya sebuah perjalanan panjang bagi generasi sesudahnya. Sebuah pengembaraan membongkar lebih jauh dan lebih dalam tidak hanya tendensi politis kebudayaan liberal intelektual soska (sosialis kanan) PSI yang sudah-sudah, tapi juga mendiagnosa seluruh akibat yang ditimbulkannya: suburnya proyek toleransi yang menjadi alat penerimaan Kapital global yang mensubstitusi politik kelas dengan politik identitas; dilanggengkannya Marxisme sebagai musuh rakyat dan umat Islam Indonesia; dominasi seni apolitis warisan angkatan 45 dan kelompok Manikebu di Indonesia; hingga memudarnya visi sosialisme Indonesia yang dahulu menjadi arah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sebagaimana Wiji Thukul, Marsinah, Munir dan siapapun pejuang rakyat, Wijaya Herlambang adalah sebuah nama dari perlawanan. Karena itu setiap upaya membongkar hipokrisi kebudayaan liberal di Indonesia sesungguhnya ia adalah Wijaya Herlambang. Di tengah merebaknya seni apolitis warisan angkatan 45 dan Manikebu dengan pekatnya komunisphobia, Wijaya Herlambang menjadi lembaran pertama dari sebuah kitab tak berujung yang akan terus digenapi. Wijaya telah meninggalkan karya yang siapapun tak bisa mengelak darinya jika hendak membincangkan politik kebudayaan pasca 65 di Indonesia. Arti penting karyanya, bagi kita, adalah kesanggupannya menguak praktik politik busuk intelektual PSI dan Manikebu yang melancarkan penghancuran kekuatan kiri anti kapitalisme di Indonesia dalam ranah kebudayaan. Ia telah menelanjangi seni yang mentahbiskan dirinya mengabdi untuk seni tersebut, yang ternyata justru mengabdi kepada kuasa Kapital global. Karya Wijaya tak pelak memberi jalan awal bagi kita, generasi sesudahnya, untuk meriset hubungan Humanisme Universal Manikebu dengan berbagai politik pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia hingga sekarang.

Kemudian apa arti penting karya Wijaya bagi wacana Islam? Secara keseluruhan Wijaya memang tidak sedang berbicara politik wacana Islam Indonesia yang selama ini didominasi dua kubu yang saling berhadap-hadapan: Islam Liberalis dan Islam Fundamentalis/Islam politik, dalam percaturan wacana Islam Indonesia. Namun dengan disinggungnya JIL[1] (Jaringan Islam Liberal) sebagai anak kandung dari proyek liberalisme di Indonesia, inilah yang memberi celah bagi generasi Islam pasca JIL untuk turut meramaikan perdebatan wacana Islam yang terlanjur diisi oleh dua kubu tersebut dimuka. Yakni dengan menambahkan perspektif ekonomi-politik yang selama ini diabaikan dalam perdebatan wacana Islam. Dalam arti inilah, Wijaya menjadi penting bagi politik wacana Islam.

Ia tidak hanya telah membuka mata publik yang awam mengenai duduk persoalan wacana Islam, tapi juga membongkar posisi politik JIL dan kaitannya dengan proyek neoliberalisme di Indonesia. Dengan demikian, kita bisa membaca bahwa JIL yang merupakan bagian dari imperium kebudayaan liberal yang dibangun oleh Goenawan Muhamad, yang berada dalam naungan Komunitas Utan Kayu, dimana sebagian besar intelektual JIL juga bergiat di Salihara dan Freedom Institute. Kedua lembaga ini oleh Wijaya sendiri disebut sebagai lembaga sampah,[2] karena telah menjadi bagian dari kepanjangan tangan kekerasan budaya dan tentakel gurita kapitalisme global di Indonesia.

Karena itu, kepada lembaga-lembaga yang disebut Wijaya sebagai Lembaga sampah tersebut, kita tak perlu sungkan untuk mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalamnya sebagai ‘intelektual pemulung’, yang bekerja dengan memunguti remah-remah kapitalisme global melalui dana filantropi Barat yang luar biasa besar, yang dahulu juga dipakai oleh Congress for Cultural Freedom (CCF) dan CIA untuk menghancurkan kekuatan anti kapitalisme di Indonesia.[3] Intinya, Jika wacana Islam JIL beroperasi untuk memberi legitimasi teologis atas resepsi dan beroperasinya neoliberalisme, maka Freedom Institute adalah sebuah lembaga tink-tank yang menjadi corong utama neoLiberalisme di Indonesia. Di tangan mereka, wacana toleransi dan pluralisme menjadi proyek persenyawaan Islam dan Neoliberalisme. Di balik wacana merayakan keragaman tafsir atas Islam inilah, Islam hendak ditempatkan sebagai penyokong utama mesin kapitalisme global di Indonesia dengan menggiring publik Islam untuk mengafirmasi neoliberalisme, dengan jalan memanipulasi toleransi Islam sebagai resepsi atas pasar bebas di Indonesia.

Lebih jauh, sokongan dana organisasi filantropi kepada NGO yang dengan terang mendukung neoliberalisme semacam JIL, sesungguhnya mengambil pola yang tak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Congress for Cultural Freedom (CCF) untuk mendakwahkan liberalisme ke seluruh penjuru dunia.[4] Jika waktu itu CCF menjadikan organisasi-organisasi semacam PSI, Gemsos dan GPI sebagai agen yang aktif, tak hanya mendakwahkan kebudayaan liberal, tetapi juga menjadi alat untuk melawan kebudayaan realisme sosialis yang diusung Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) di bawah PKI dan LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) di bawah PNI,[5] maka saat ini mereka memakai NGO yang mengusung wacana toleransi untuk menyusupkan liberalisme di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh JIL dan mungkin beberapa lainnya.

Sedemikian, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab intelektual Islam generasi pasca JIL untuk menjernihkan posisi teologis-historis maupun teoritis-politis, dengan mendudukkan ‘toleransi Islam’ sebagaimana mestinya, dan menyalakan kembali Api Islam yang telah dipadamkan mereka. Lebih-lebih ajaran toleransi merupakan konsep inheren dalam Islam tanpa perlu ditambahi adjective liberal.

Apa konsekuensinya jika kita hendak melanjutkan kerja teoritis dan praksis Wijaya Herlambang secara konsisten—sebagaimana dilanjutkan Martin—untuk membongkar kebudayaan liberal di Indonesia? Maka mau tak mau akan membawa kita semua untuk tak hanya mengungkap kedurjanaan politik imperium kebudayaan Liberal Goenawan Muhamad yang terang benderang menjadi agen CIA melalui CCF, tapi juga lembaga-lembaga lainnya di Indonesia pasca reformasi yang lahir dalam buaian kasih sayang organisasi filantropi internasional untuk melapangkan jalan neoliberalisme di Indonesia.

Tentu saja ini bukan kerja yang mudah. Sosiolog James Petras, melalui artikelnya, Imperialism and NGOs in Latin America,[6] melancarkan kritik keras atas ketergantungan elemen-elemen kiri di Amerika Latin yang mengkritik liberalisme namun hidup dari menyusu lembaga donor liberalisme yang dikritiknya. Ini tak jauh berbeda dengan di Indonesia. Beberapa NGO di negeri ini bekerja hanya menitikberatkan kerjanya pada proyek pesanan donor sebagaimana JIL, ketimbang melakukan pembasisan menuju gerakan rakyat yang mandiri. Mereka tidak menggerakkan rakyat untuk berjuang demi mengontrol alat-alat produksi kekayaan dan membongkar kondisi-kondisi struktural yang menggilas kehidupan rakyat, tapi justru membuainya dengan mengadakan workshop toleransi yang jauh dari panas teriknya kehidupan rakyat yang digencet oleh kebijakan yang tak berpihak. Dan bukan rahasia lagi, di balik bahasa-bahasa progresifnya, yang biasa dipakai oleh gerakan kiri, kebanyakan NGO justru bekerja dengan pola sebaliknya dari gerakan kiri. Tentu saja ini tidak berlaku pada semua NGO. Karena, bagaimanapun juga NGO berjasa mendorong proses demokratisasi di Indonesia di masa dan pasca otoritarianisme. Kita bisa ambil contohnya: KontraS, LBH, Walhi dll. Namun, kita juga tak boleh tutup mata bahwa bantuan dana dari organisasi-organisasi filantropi yang berasal dari Eropa atau Amerika, membawa kepentingannya masing-masing melalui dana yang dikucurkannya. Mereka memakai NGO lokal sebagai mitra untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Ada yang memang sungguh-sungguh ingin membantu, tapi banyak pula yang memakai bantuannya sebagai jalan masuknya neoliberalisme.

Dengan demikian, Goenawan, Salihara, Freedom Institute, dan JIL sudah seharusnya dilihat sebagai eksemplar dari wajah neoliberalisme di Indonesia. Posisi politik mereka penting untuk dieksplisitkan agar perdebatan dimungkinkan. Juga demi meneguhkan wacana toleransi pasca Gus Dur dengan menapaki jalan terjal kerjasama sosial antar Iman (bukan hanya dialog antar iman), untuk melakukan kerja-kerja pembebasan bersama rakyat akar rumput dari berbagai problem struktural maupun kultural yang membelitnya. Persis seperti yang dilakukan oleh gerakan rakyat Kendeng di Rembang dan Pati melawan pabrik Semen, gerakan rakyat Urutsewu di Kebumen melawan militer dan perusahaan pengeruk pasir besi, gerakan rakyat Cigugur di Kuningan melawan proyek geothermal Chevron, serta gerakan rakyat Samarinda Menggugat di Samarinda melawan tambang batu bara dll. Mereka telah menunjukkan bahwa toleransi itu bisa tumbuh subur justru ketika toleransi itu tidak dibicarakan dalam ruang-ruang dingin workshop tapi dalam geliat perjuangan dan persaudaraan melawan ketidakadilan.

Tentu JIL akan mengelak dari berbagai kritik yang diarahkan kepadanya sebagai kritik yang berlebihan, sebagaimana tanggapan Novriantoni terhadap kritik Abdul Hakim di tahun 2007 lalu.[7] Namun, kenyataannya, mereka yang mendukung demokrasi liberal telah menutup mata pada fakta bahwa: demokrasi yang dibelanya seringkali dibangun di atas perang dan penghisapan terhadap kaum miskin, buruh dan petani. Disitulah posisi Goenawan, Salihara, Freedom Institute dan JIL berdiri.

Tantangan Gerakan Kiri

Di tengah kepungan dominasi politik borjuis, kultur kelas menengah yang apolitis, diberlakukanya MEA, dan berbagai tantangan yang tengah dihadapi rakyat, gerakan kiri belum menunjukkan tanda-tanda ke arah penyatuan dirinya. Mereka masih berserak, bergerak sendiri-sendiri membangun kelompok-kelompok kecil yang satu dengan lainnya tak saling terhubung. Bahkan, kadang-kadang saling tuding dengan parade klaim paling benar (paling kiri) ketimbang lainnya.

Setidaknya ada empat tantangan utama gerakan kiri generasi kita: pertama, banyaknya perpecahan berbagai organisasi kiri yang seringkali disebabkan oleh perseteruan pribadi ketimbang perdebatan teroritik-ideologis. Dengan itu, tugas menyatukan gerakan kiri dalam satu Front, menjadi tanggung jawab bersama. Kedua, ketidakmampuan gerakan kiri keluar dari jeratan organisasi filantropi yang selama ini menyokong politik kebudayaan Goenawan cs yang terang benderang sebagai liberal. Problem inilah yang menyebabkan tak ada bedanya antara Goenawan sang ‘intelektual pemulung’ dengan intelektual kiri yang hidup dan tumbuh bersama rakyat. Tiadanya separasi antara Goenawan dan ‘kita’ membuat semakin runyamnya kerja teroritik dan praksis gerakan kiri. Bahkan, saya sering mendengar dari beberapa kawan aktivis yang mengatakan: “mau kiri mau kanan sumber duitnya sama saja dengan Goenawan”. Apakah cuma saya yang mendengar ini, saya tidak tahu. Bisa jadi saya salah dengar. Namun jika kita amati lebih jauh hancurnya kolektivitas dan solidaritas gerakan buruh dan tani pasca reformasi, tak lain dikarenakan hilangnya kemandirian dalam menjalankan program-program organisasi, seperti kekuatan dana organisasi dari iuran anggota yang sudah digantikan oleh proposal donor.[8] Jadi, organisasi-organisasi kiri yang seharusnya menjalankan iuran anggota secara konsisten sebagai sumber dana perjuangannya, sebagaimana dianjurkan oleh Semaoen dalam ‘Penuntun Kaum Buruh’, justru tidak diamalkannya. Ketiga, kedua kondisi ini membuat keterpaksaan aktivis kiri menjadi ksatria tak bertuan, seperti yang dikatakan Martin. Mereka bak Pendekar Rajawali Yoko, siap bertarung hidup-mati melawan intelektual-intelektual pemulung dan satpam-satpam Neolib. Kondisi ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut, kecuali kalau kita hendak membiarkan perjuangan gerakan kiri itu dipanggul oleh pendekar-pendekar heroik dengan kemampuan Ginkang yang tak terkalahkan—sebagaimana dalam dunia persilatan. Keempat, perlunya rekonsiliasi historis maupun teoritis antara Islam dan Marxisme di Indonesia pasca 65. Ini menjadi penting karena secara aksiologis keduanya memanggul tanggung jawab sejarah yang sama, yakni untuk mewujudkan kesetaraan (al-musawah) dan keadilan (al-adalah) di muka bumi dan berdiri di posisi yang sama: bersama proletariat.

Tentu saja masih banyak tantangan lainnya. Namun yang pasti kegagalan kita untuk bersatu akan makin memperlambat perjuangan rakyat yang ingin kita wujudkan, yang itu artinya kita tak menyumbang apa-apa selain makin suburnya percekcokan yang sampai ila yaumil qiyamah tak ada akhirnya. Sesulit dan sekeras apapun perbedaan berbagai faksi kiri, sebagaimana yang telah ditunjukkan Martin, tak seharusnya menghalangi kita untuk membangun partai politik bersama. Mungkin ini agak melankolik, tapi kalau boleh saya mengingatkan, sejatinya kita adalah ummatun wahidah (umat yang satu).

Akhir Kalam

Kembali kepada Wijaya. Dari karyanya dan cara pandangnya, kita jadi tahu sikap politiknya yang tak bisa ditawar. Inilah yang saya tangkap dari Wijaya Herlambang, sehingga problem logika apa dan bagaimana yang diungkapkan Martin perihal dukungannya terhadap Jokowi di waktu pemilu, susah diterima olehnya. Bahkan problembagaiamana visi politik emansipatoris kiri diinjeksikan dalam kebijakan politik apparatus negara (baca: menitipkan visi sosialis pada politisi borjuis) sebagai sebuah strategi politik, dilihat olehnya sebagai cara yang justru membuat makin tidak jelasnya mana yang kiri dan kanan di negeri ini, sebagaimana yang saya ulas di atas. Bahkan, ketika saya katakan padanya bahwa pilihan aktivis kiri menghidupi NGO sesungguhnya adalah startegi bagaimana visi politik kiri bisa disalurkan dengan politik dua tangan: satu tangan menengadah ke donor, satu tangan lainnya menimpuk dari belakang, ia anggap itu sebagai kesia-siaan belaka. Sambil berkelakar, kalau tak salah ingat, ia kurang lebih mengatakan: ‘ya, berarti makin jauh kita dari gerakan kiri. Ya tapi, tidak apa-apa ketimbang tidak sama sekali’. Yang kemudian saya timpali dengan bercanda: yang penting niatnya (innamal a’malu binniyat, perbuatan ditentukan oleh niat). Logika ini persis sama sebangun dengan kaedah fiqih: dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashaalih(menolak/mencegah kerusakan didahulukan dari pada melakukan kebaikan). Sebuah perjuangan dengan standar minimal, karena kegagalan kita menyatukan berbagai faksi kiri, dan melakukan kerja pembasisan di akar rumput. Namun, terlepas dari berbagai perbedaan pandangan dalam gerakan kiri, ia sangat merindukan bersatunya gerakan kiri yang mampu memberi sumbagsih besar bagi rakyat.

Di luar karyanya. Wijaya Herlambang yang saya kenal —bukan bermaksud mengkultuskannya—jalan hidupnya jauh lebih sufistik ketimbang barisan kata-kata gelap yang dihimpun para penyair gelap Manikebuis, yang dari balik kegelapannya menyembunyikan dendam yang tak tertanggungkan kepada gerakan kiri, kepada buruh dan petani, kepada kelas pekerja. Mengenai karyanya ia sendiri berujar: saya hanya ingin menyumbang kecil saja. Namun kita tahu ia telah menyumbang banyak pada kita. Wallahua’lam. ***

Tudang sipulung BKMF dE Art Studio FSD UNM

"Tudang sipulung" merupukan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat suku bugis atau tradisi adat suku bugis untuk membicarakan sesuatu terkait tentang permasalahan atau isu-isu yang terjadi di sekitarnya. Secara etimologi Tudang yang berarti duduk, Sipulung berarti Berkumpul Merangkul atau Bersama-sama, jadi bisa kita menafsirkan tudang sipulung ini ialah Duduk bersama-sama untuk membahas atau membicarakan sesuatu yang sangat urgen. Salah satu kegiatan tudang sipulung ini biasanya dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, ormas, dan organ yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap komunitas atau lembaga/organisasi untuk melihat lebih maju sekaligus untuk meretas permasalahan-permasalahn yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Hidup dalam sebuah organisasi yang dipenuhi dengan orang-orang yeng memiliki bermacam-macam karakter dan latar belakang serta perbedaan untuk mengikat itu semua butah wadah dan media yang bisa merangkul menjadi suatu kesatuan yang utuh yang berbentuk tunggal. Kemudian tudang sipulung ini lahir menjadi wadah untuk mempersatukan paham, memretas permasalah-permasalan kelompok dan permasalahn individu dari kempok itu sendiri. BKMF dE art STUDIO hadir sebagai biro bakat minat fakultas suatu lembaga yang menampung mahasisiwa untuk eksis dalam berkarya seni, mengembangkan potensi diri dan memanusiakan manusia sebagai mana mestinya. Peranan BKMF dE art studio cukup besar di dalam dan diluar kampus menjadikan lembaga ini memiliki banyak dinamika akan tetapi dari proses dinamika ini yang membuat lembaga ini megembangkan gaunnya lebih besar, bisa dikatakan dE art STUDIO hadir karena adanya dinamika. IQ, ESQ, dan EQ sebagai modal utama sebagai alat untuk melawan dinamika itu, bukan berarti dinamika hadir kita harus lari, tetapi yang harus kita pikirkan ialah bagaimana kita mempersiapkan, strategi, kekuatan, dan analisis terhadap apa yang kita hadapi untuk memecahkan dinamika tersebut. Orang-orang yang lahir di lembaga ini sangat menjujung etika dan moral secara emosional dengan dasar-dasar budaya bugis sebagai kecintaan akan kebudayaanya. Hadirnya tudang sipulung ini untuk merangkul duduk bersama-sama untuk membicarakan bagaimana kedepannya lembaga ini tetap eksis dalam berkesenian dan berlembaga, membuat formula untuk meretas permasalah multidemensional yang terjadi di internal dan sekaligus ajang untuk mempererat silaturahmi dengan pendiri/pendahulu, Kakak, dan adik dalam suatu bingkai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

catatan perjalanan "nilai luhur budaya bugis makassar"

Terletak sebelah utara Bantaeng tepatnya daerah Tompobulu yang biasa kita kenal dengan Banyorang.
Dahulu kala ada kebiasaan atau adat masyarakat Banyorang yang biasa di sebut dengan "sitobo' lalang' lipa" kebiasaan ini dilakukan untuk memilih siapa yang paling kuat dan berhak memimpin rakyat Banyorang.
Maka muncullah seorang yang sangat santun dalam setiap kelakuannya.
Beliau bernama "Kr. Baso Kimbannong"
Beliau juga manusia yang sangat cerdik.
Karena kecerdikannya itu maka beliau memimpin rakyat Banyorang............
Singkat cerita :
Waktu itu di mulailah kegiatan tersebut dimana beliau salah satu dari petarung "sitobo' Lalang' Lipa"
Maka masuklah kedua petarung ke dalam liang yang bentuknya melingkar seperti sumur, mereka memakai satu sarung berdua dan di lengkapi dengan senjata tajam tradisional yang biasa di sebut dengan Badik.
Tak lama kemudian mereka berdua di naikkan ternyata hasilnya seri, mereka berdua sama-sama terluka.
Selanjutnya petarung yang kedua yang paling di tunggu dan paling seru sepanjang acara ini.
lawan dari Kr. BAso Kimbannong turun ke liang yang berbentuk lingkaran tak lama kemudian beliaupun datang dan langsung ikut turun, pertarungan tersebut yang lebih serunya lagi aturan tambahan pun di adakan yaitu tiap saat dapat berhenti untuk istirahat.
Sudah dua kali istirahat namun belum ada yang menjadi pemenang, namun pada akhirnya Kr. Baso Kimbannong meminta untuk istirahat yang ke tiga kalinya, masyarakat yang menyaksikan kaget mendengar permintaan beliau tersebut.tanpa basa basi beliau tiba-tiba meninggalkan arena pertarungan...
Tak lama kemudian beliaupun datang dengan senyuman ciri khasnya sambil memegang beberapa bekas tusukan badik lawannya.
Turunlah mereka berdua hanya berselang beberapa menit lawan dari Kr. Baso Kimbannong terkapar dan beliaupun bergegas naik, masyarakat sekitar bertanya-tanya ada apa dengan lawan beliau yang tiba-tiba tersungkur ternyata beliau menggunakan badik yang lebih pendek dan warangka (sarung badik) lebih panjang.
Memang kelihatannya badik mereka sama tapi isinya beda ada yang panjang dan ada yang pendek, jadi pada saat menancapkan badik tersebut beliau lebih cepat lima kali tusukan di banding lawannya yg baru mencabut badiknya yang panjang, itulah salah satu kecerdikan beliau dan terjawab sudah siap yang akan memimpin rakyat Banyorang, beliau pun memimpin dengan niat yang tulus dan yang namanya kehidupan pasti ada kematian dan satu lagi keinginan beliau sebelum meninggal, yaitu:
Saya mau di kuburkan berdiri bersama badik saya agar saya bisa berkelahi dengan Mungkar.
Entah itu gurauan ataupun serius keluarga tetap melaksanakan keinginan beliau.
Sampai saat ini makam belaiu masih di jaga oleh orang -orang yang setia hingga akhir.........
Duel dalam satu sarung itu atau dalam istilah bahasa Makassar, disebut ”sitobo lalang lipa", merupakan simbolik dari akar budaya kita, yang berkaitan dengan substansi yang bernama siri na pacce itu.
Siri berkaitan dengan dimensi kehormatan martabat untuk terus ditegakkan , kemudian pacce itu merupakan dimensi kemanusiaan.
Artinya, walaupun kita dalam keadaan mencabut badik dalam menegakkan harga diri, maka pada saat yang sama, dimensi kemanusiaan juga harus ditegakkan
Duel dalam satu sarung bagi orang Bugis Makassar dengan saling dilengkapi dengan benda tajam khas Bugis Makassar yang di sebut Kawali/ Badik, bukanlah sifat arogansi, kejam atau saling menganiaya, tetapi di pahami semacam nilai empati, nilai penghargaan kepada eksistensi rupa tau / penghargaan nilai kemanusiaan, substansi keadaan ini adalah perihal tarik menarik antara penegakan harga diri berhadapan dengan penegakan dimensi kemanusiaan, keharuan terhadap orang lain pun muncul.
Di sinilah bagaimana manusia Sulawesi Selatan, khususnya Bugis-Makassar, mengalah dan mengelola eksistensinya (keberadaannya) untuk bisa mengambil jalan kearifan untuk dapat mengambil suatu langkah.
Ini spesifik budaya Bugis-Makassar, ketika konflik tidak bisa lagi dihindari, maka harga diri harus ditegakkan dengan cara saling meniadakan nyawa.
Di saat seperti itu konflik berdarah mengacu kepada orientasi sebuah ujian kemuliaan manusia.
Dari sinilah bertolak duel satu sarung itu.
Sebenarnya, duel satu sarung yang berlatar siri dan pacce ini banyak disalah pahami, disalah tafsirkan oleh banyak generasi baru kita.
Kearifan-kearifan diletakkan oleh orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita dalam duel maut tersebut.
Banyak ditafsirkan salah, siri dan pacce bahkan diidentikkan sebagai hasrat untuk membunuh.
Menganggap menegakkan siri tidak lain harus diselesaikan di ujung badik.
Padahal duel di sini bisa dimaknai lebih luas dan dalam: duel spiritual, duel kultural, duel kemanusiaan untuk menegakkan harga diri dan martabat sebagai hamba Allah.
Jadi implementasinya dari kearifan itu tadi, kita membela diri atau menegakkan kehormatan sebagai eksistensi hamba yang mulia.
Jadi, kemuliaan manusia itu yang harus dibela jadi jangan sampai ada yang saling menzalimi antar sesama manusia.
Kalau tak ada realitas, di masa-masa lalu, duel satu sarung hubungannya dengan penyelesaian sebuah konflik yang tidak bisa lain kecuali harus mencabut badik dengan masuk dalam sarung untuk berduel adalah suatu simbolik, pengukuh atas kemuliaan seseorang sebagai manusia.
Nah, hubungannya dengan itu, lalu apa yang disebut duel?
Duel sering diasosiasikan sebagai pertarungan fisik.
Duel identik dengan pertempuran fisik.
Padahal di sini, yang lebih subtansial, adalah spirit dari duel itu sendiri, bahwa di balik itu ada kemuliaan yang ditegakkan.
Proses penegakan kemuliaan itu juga harus mulia dalam prosesnya bukan hanya target yang mulia tetapi juga proses ke arah itu.
Untuk menyimpulkan duel satu sarung, sarung harus diartikan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan.
Berada dalam satu sarung berarti kita dalam satu habitat bersama.
Jadi sarung yang mengikat kita bukanlah ikatan serupa rantai yang sifatnya menjerat, tetapi suatu ikatan kebersamaan di antara manusia.
Ini spesifik budaya Bugis-Makassar, ketika konflik tidak bisa lagi dihindari, maka harga diri harus ditegakkan dengan cara saling meniadakan nyawa.
Di saat seperti itu konflik berdarah mengacu kepada orientasi sebuah ujian kemuliaan manusia.
Jadi sarung bukan diartikan sebagai ruang sempit untuk bunuh diri, lebih-lebih bukan untuk belenggu diri.
Di antara orang berduel ini di dalam kebencian itulah yang biasa disalahpahami oleh kita semua ini.
Bagaimana menegakkan siri dan pacce dengan simbolik bertarung dalam satu sarung, dalam arti kata kita diikat oleh kebersamaan sebagai sesama manusia, mengapa mesti ada konflik yang harus berdarah-darah?
Inilah, ya, menurut saya di sinilah subtansi kebudayaan orang Sulawesi Selatan di dalam menegakkan siri, dan pacce itu, nah di dalam ikatan dengan orientasi kekinian dalam menghadapi dunia modern, kebanyakan pragmatis, berorientasi pada kebendaan, konsumerisme begitupun dalam hal berpolitik, selalu memakai ‘main kayu’.
Jadi penegakan siri dan pacce melalui peragaan simbolik bertarung dalam satu sarung harus kita artikan satu ikatan antar sesama manusia.
Di dalam berkonflikpun kita tidak bisa menampikkan atau membenci musuh kita.

Kita tidak bisa mengeksploitasi lawan itu secara binatang, secara kebencian, itulah eksistensi dari kearifan budaya Bugis- Makassar.
Bagaimana rupa istilah Sipakatau itu dijabarkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam perilaku budaya pada saat gawat yang bernama konflik.
Di dalam konflikpun kita harus memanusiakan manusia.
Kalau kita bawa hal itu ke dalam dunia moderen seperti saat ini bagaimana kita mengulangi apa yang dikatakan oleh pakar-pakar budaya dunia seperti “Kita tidak bisa menciptakan masa kini atau masa depan tanpa adanya sejarah atau masa lalu”.
Jadi sejarah merupakan guru atau panitia yang memberikan kita kearifan-kearifan.
Jadi untuk membuat keberadaban baru, perlu ada sikap kultural untuk “Discover The New In The Old”.
Menemukan sesuatu yang baru, melalui proses masuk ke dalam budaya-budaya tua.

“Bocah Ingusan” di Gigs Underground?

Beberapa hari yang lalu saya menyempatkan diri untuk datang ke salah satu acara gigs underground di daerah Rawamangun karena saya ingin menyaksikan teman-teman saya manggung. Tapi sesampainya disana saya merasa sedikit risih, karena gigs tersebut dipenuhi oleh anak-anak di bawah umur.

WHAT THE FUCK!

Mereka berdansa dibalik ketidak pahaman tentang apa yang dimaksud dengan musik underground itu, dan mirisnya mereka tidak “moshing”, mereka lebih seperti melakukan seni bela diri kapuera/kung-fu, disaat musik yang keras berkumandang mereka justru tidak menikmati alunan musik tersebut, melainkan mereka mulai berduel dengan teman-temannya, tidak heran belakangan ini di setiap gigs underground saat ini ada saja yang sampai benar-benar berkelahi sehingga menyebabkan terhentinya acara tersebut. Dan jika ada band yang genrenya  agak lemes atau asing di kuping mereka, mereka berhenti berdansa dan duduk terdiam.

Yap, mungkin kalian yang sependapat dengan saya akan terheran-heran dengan fenomena baru seperti ini. Aneh tapi nyata. What the hell man, mereka gak ngerti apa-apa tentang musik underground, dan mereka juga belum saatnya mengerti.

Dan mungkin saja ada temen-temen atau para pembaca yang masih awam tentang musik underground. Sebelum saya melanjutkan ocehan saya tentang bocah-bocah tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu musik underground.

Mungkin yang kalian pikir tentang musik underground itu adalah musik yang keras, grasak grusuk, menyalahi aturan, pokoknya imagenya jelek lah di mata mainstream. Kalian salah guys.

Pada dasarnya “Underground” adalah sebuah movement atau pergerakkan dimana tidak terikat pada suatu korporasi yg bersifat mengikat. Pergerakkan “Underground” ini bersifat counterculture (bisa disebut juga antitesis, atau sangat berbeda dengan pakem-pakem yg ada).

Mayoritas yang datang itu dari umur 8-17 tahun, miris

Dalam dunia musik, “Underground” pertama kali diperkenalkan oleh scene psychedelic pada tahun 1960an, dan dilanjutkan oleh band-band seperti The Grateful Dead, Velvet Undergound, Acid Test, MC5, dan Frank Zappa. Bahkan The Beatles pernah dianggap sebagai pemrakarsa scene “Undeground” pertama.

Band yg dikategorikan sebagai band “Underground” adalah band yg memegang konsep etik D.I.Y (Do It Yourself), merekam dan memeproduksi album mereka dengan kerja keras mereka sendiri tanpa terikat Label besar -yg sekarang ngtrend dengan sebutan indie label-, dan mengadakan pertunjukkan musik di tempat-tempat yg tidak representatif. Itulah definisi Musik Underground yang sebenarnya.

Sebagai penikmat musik underground, kita seharusnya tetap respect dengan ciptaan mereka para pelaku musik underground, ubahlah mindset kalian jika kalian ingin datang ke gigs underground. Jangan mentang-mentang band A keras dimoshingin, band B lemot dikacangin. Mereka bikin musik susah payah.

Saya melihat bahwa anak muda zaman sekarang sangat miskin wawasan dalam berbagai hal, mereka tampak enggan untuk mengetahui asal muasal hal favorit mereka itu. Musik adalah contohnya, anak muda sekarang kebanyakan mengaku meyukai salah satu aliran musik,tapi hanya sedikit sekali dari mereka yg benar-benar membongkar habis tentang musik yg mereka sukai itu. Baik dari asal-muasal aliran itu, band-band apa saja yg dianggap sebagai pelopor aliran itu.

Memiliki pengetahuan seperti itu sangatlah besar manfaatnya, salah satunya adalah kita akan mempunyai BASIC dan Originalitas.

Balik lagi ke bocah-bocah yang sok underground. Seperti yang dikatakan band teman saya Other Side . Mereka berpendapat bahwa tidak seharusnya mereka berada disini. Belum saatnya, karena mereka masih labil. Tidak akan bisa paham dengan definisi Underground yang sebenarnya.

Saran saya untuk kalian para pembaca yang ingin membuat gigs, buatlah pembatasan umur untuk memasuki acara kalian, ya minimal 19+. Untuk kalian para penikmat musik, berusahalah untuk mengembangkan dan mencari tau seluk beluk musik favorit kalian. Karena akan lebih bermanfaat untuk kalian sendiri daripada sekadar mendengarkan. Karena saya percaya di setiap lagu itu memiliki makna-makna tersendiri. Dan kalian juga harus pintar memilah milih yang mana musik yang bagus dan yang mana yang buruk. Dan untuk kalian para pelaku musik, jangan mikirin diri sendiri. Musik adalah komunikator terbaik, jangan sampe kalian menciptakan bad influence untuk pendengar kalian.

Penulis juga seorang pelaku musik yang memimpikan hilangnya pembodohan dari dunia musik.