Dari hasil penelitian sejarah, Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan
sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan
sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun.
Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu
Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia.
Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian
pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou
Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai.
Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura,
Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Dalam sejarah Bima disebutkan bahwa kerajaan Bima dahulu terpecah pecah dalam kelompok-kelompok kecil
yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu :
1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah
2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan
3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat
4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara
5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur.
Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah
mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut, yang bertindak selaku
pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara.
Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda
yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata
yang mempunyai 5 orang putra yaitu :
1. Darmawangsa
2. Sang Bima
3. Sang Arjuna
4. Sang Kula
5. Sang Dewa.
Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat disebuah pulau kecil
disebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda.
Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai
raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat, dan saat itu
pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan
mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana.
Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima
menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra
Zamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV.
Beberapa perubahan Pemerintahan yang semula berdasarkan Hadat ketika pemerintahan Raja Ma Wa'a Bilmana
adalah :
- Istilah Tureli Nggampo diganti dengan istilah Raja Bicara.
- Tahta Kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurus
keturunan raja. Perubahan yang melanggar Hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik kandung Raja Ma Wa'a
Bilmana yaitu Manggampo Donggo yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhan
Manggampo Donggo sebagai raja dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap sebagai Raja sementara
keturunan Raja Ma Wa’a Bilmana sebagai Raja Bicara.
Kebijaksanaan ini dilakukan Raja Ma Wa’a Bilmana karena keadaan rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan,
kemiskinan merajalela, perampokan dimana-mana sehingga rakyat sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan ini
hanya bisa di atasi oleh Raja Bicara. Akan tetapi karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu juga diatasi oleh
Manggampo Donggo akhirnya tahta kerajaan kembali di ambil alih oleh Raja Ma Wa’a Bilmana.
Kira-kira pada awal abad ke XVI Kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Kahir
yang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640 M. Pada masa ini susunan dan penyelenggaraan pemerintahan
disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya Agama Islam
di Bima. Gelar Ncuhi diganti menjadi Galarang (Kepala Desa). Struktur Pemerintahan diganti berdasarkan Majelis Hadat
yang terdiri atas unsur Hadat, unsur Sara dan Majelis Hukum yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan ini Sultan dibantu Oleh :
1. Majelis Tureli ( Dewan Menteri ) yang terdiri dari Tureli Bolo, Woha, Belo, Sakuru, Parado dan Tureli Donggo yang
dipimpin oleh Tureli Nggampo/ Raja Bicara.
2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasa NaE dibantu oleh Bumi Lumah
Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Ncuhi untuk
mengangkat/ melantik atau memberhentikan Sultan.
3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang Qadhi ( Imam Kerajaan ) yang beranggotakan 4 orang Khotib Pusat yang
dibantu oleh 17 orang Lebe Dikutip dari http://www.bimakab.go.id
bimacenter.com
Sabtu, 12 September 2015
SEJAK 1961 DAENG MILLE MEMAINKAN MUSIK TRADISI MAKASSAR
Pria stengan paruh baya ini merupakan seniman dari
kabupaten takalar Sulawesi selatan, yang sudah melalang buana diluar negeri
berkat kemampuannya dalam manabuh gendang Makassar, bakat ini sudah diwariskan
oleh orang tua dg mille sejak beliou lahir,dan sekarang dia mewarisi tradisi
turun temurun itu kepada anak cucunya yang selalu mengikuti daen mille dalam
setiap pentasnya. Tanpa merubah music dan tarian pakarena samborita, dg mille
beserta keluaganya bisa terkenal higga mendapatkan pujian manca Negara.
Pakarena
samborita adalah musik ciri khas yang selalu dimainkan daeng mille, pakarena
yang berarti permainan dan samborita yang berarti sahabat dalam kampung. Jadi
makna lagu pakarena samborita adalah lagu hiburan atau permainan untuk sahabat
dalam kampung yang pergi merantau dan kembali ketika kita telah tiada.
Beruntunglah
saya bersama teman-teman dari fakultas seni dan desain prodi sendratasik
angkatan 2011 dapat langsung mengundang daeng mille di pallangga kabupaten gowa
dalam rangka final mata kuliah kritik seni. Suatu kesyukuran bagi teman-teman
fakultas seni dan desain dapat menyaksikan langsung pertunjukan seni daeng
mille menabuh gendang Makassar. Dengan durasi waktu yang sangat panjang kurang
lebih satu stengah jam daeng mille menabuh gendang dengan penuh power dan
semangat.
Meski
dengan pencahayaan dan tata panggung yang tidak memadai,daeng mille dan
anak-anaknya dapat menampilkan performance yang menarik,ditambah suara alat
tiup Sulawesi selatan yaitu pui-pui dengan nadanya yang sangat sakral,membuat
penonton merasa seperti dibawa kejaman kerajaan. Karna memang didalam unsur
musik pakarena samborita mengandung unsur yang sangat sakral, yang dahulu
sering digunakan untuk upacara kerajaan. Tapi sakarang sudah berbeda karena
dipengaruhi oleh jaman modern music pakarena samborita selalu dimainkan diacara
pernikahan dan perkawinan yang disajikan dengan sangat menarik karena kita bias
melihat gerakan para pemain gendang yang kocak, sehingga mengundang tawa dari
para penonton.
Sebenarnya masih banyak yang aku ingin
tulis tapi saya terkendala dibahasa,aku belum terlalu paham dengan bahasa
Makassar, sedangkan daeng mille sering
menggunakan bahasa Makassar, ketika aku mewawancarai.
TARI INDONESIA DIFORUM DUNIA
Posisi
tari Indonesia di forum dunia dapat dilihat dari tulisan para praktisi tari
terkemuka new york yang serimh disebut
sebagi kota tari dunia masa kini,tentang penampilan seniman-seniman kita selama
dua tahun terakhir.
Deborah jowit dimedia yang sama ,2 april 1991 menyanjung suguhan tari aceh dan minangkabau dari rombongan kias. jowis menilai karya-karya gosmiati suid yang digarap berdasar atas gerak pencak silat minangkabau sebagai contoh keberhasilan garapan tari indigeneus , asli yang sekaligus toh modern. Apa yang dibutuhkan oleh gusmiati suid dari kontaknya dengan bentuk tarian diluar tradisi minang adalah cara mengatur sebuah ensambel: bagaimana menata counterpoin dan desain-desain yang meruang sifatnya. Juga menjajarkan sekelompok penari yang tak bergerak dengan kelompok lain yang melintas ruang.tetapi perbendaharaan gerak yang dipakainya hamper seluruhnya digali dari pecak silat minang dan bentuk-bentuk local lainnya.
Deborah jowit dimedia yang sama ,2 april 1991 menyanjung suguhan tari aceh dan minangkabau dari rombongan kias. jowis menilai karya-karya gosmiati suid yang digarap berdasar atas gerak pencak silat minangkabau sebagai contoh keberhasilan garapan tari indigeneus , asli yang sekaligus toh modern. Apa yang dibutuhkan oleh gusmiati suid dari kontaknya dengan bentuk tarian diluar tradisi minang adalah cara mengatur sebuah ensambel: bagaimana menata counterpoin dan desain-desain yang meruang sifatnya. Juga menjajarkan sekelompok penari yang tak bergerak dengan kelompok lain yang melintas ruang.tetapi perbendaharaan gerak yang dipakainya hamper seluruhnya digali dari pecak silat minang dan bentuk-bentuk local lainnya.
Deretan
nama penari dan piñata tari Indonesia yang sukses diforum dunia masih dapat
direntangkan panjang.pengiriman rombonga tari dari nusantara ke luar negeri
bukan hanya terjadi kini,bahkan sejak seabad lampau. Namun, bila dijaman
colonial para penari lebih sebagai barang “eksotik” atau sarana promosi mereka
kini aktif sebagai pribadi seniman kreatif. Jejak panjang terbentang meliku
diblakang mereka.
Rumit
berliku
Rombongan tari ‘indonesia’ pertama yang tampil diforum
dunia sangat boleh jadi adalah rombongan pemusik dan penari jawa yang dikirim
oleh pemerintah hindia belanda ke Chicago world’s fair(Columbian exposition),
1893. Exposisi yang diselenggarakan dalam rangaka konferensi antara agama
sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakan amerika terhadap kepercayaan
dan filsafat oriental itu menampilkan sebuah tiruan ‘desa jawa’ lengkap dengan seperangkat
gamelan dan tarian srimpi,selain juga menampilkan opera piking ,”rumah teh” dan
music dari jepang,pemain sitar dari india serta tarian-tarian dan music rakyat
dari lautan selatan ,Algeria , mesir, Tunisia, turki dan syiria. Diduga dibalik
“pemeran kebudayaan” tersebut terselip pesan dagang untuk mempromosikan hasil
perkebunan hindia-belanda, terutama kopi jawa. Itulah sebabnya hingga kini
dibeberapa tempat diamerika,kata java
berarti kopi.
Diawal
kemerdekaan , posisi seniman tari Indonesia diforum dunia membalik. Mereka tak
hanya main lagi diforum “pasar malam,” tapi naik kepentas professional.ini
dibuktikan oleh rombongan tari bali pimpinan john coast (1952) yang tampil
dilondon dan broadway, new York. Saying tradisi ini tak berlanjut.
Semasa
orde lama,pengiriman rombongan tari diluar negeri hampir seluruhnya diprakarsai
oleh pemerintah untuk tujuan politik: menjalin pershabatan atau untuk promosi
dagang.program “variety show” ditata
untuk mencerminkan kebhinekaan kita dengan slogan “dari sabang sampai merauke”.
Pada akhir tahun 1950-an Indonesia mulai mendapatkan perhatian dari
yayasan-yayasan asing dibidang budaya seperti ford dan Rockefeller yang dengan
bantuannya mempengaruhi perkembangan tari kita. Di tahun 1957,dua penari muda
bagong dan wisnu wardana mendapat biasiswa untuk belajar menari sepanjang musim
panas diskolah studio Martha graham di amerika serikat
Angin
baru tim
Angin baru berhembus saat pusat kesenian Jakarta
“taman ismail marzuki” (TIM) berdiri tahun 1968. Hadirnya berbagai pertunjukan
dunia di TIM memungkin khalayak tari yang yang lebih luas berinteraksi.
Pertemuan antara seniman-seniman tari dengan berbagai latar budaya,workshop tari antara penari kita dengan piñata tari dari luar negeri
memacu pertumbuhan dan mendewasakan citra tari Indonesia di forum dunia. Di
TIM, bukan hanya tari jawa, bali, dan sunda, tetapi juga tarian-tarian minangkabau,
aceh, dan melayu mendapat kesmpatan untuk berkembang.
Tahun
1974, didukung oleh 33 penari dan pemusik jawa dan bali,sardono membawa dongeng dari dirah sebulan main di
gaite lyrique, paris dan sebulan berkeliling ke belanda, italia, Denmark,
swiss, dan iran. Puja puji terus mengalir bagi sardono. Ia disebut penari
kontemporer yang telah menemukan bahasa geraknya sendiri sejajar degna Martha
graham dan Maurice bejart. Karya dinilai sebagai sintesa antara sebuah
peradaban (Indonesia) dengan kepribadian yang kuat dan kebebasan yang menjadi
cirri dari teater barat. Di italia ide-ide sardono bahkan dibandingkan dengan
ide-ide sutradara film terkenal fellini. Dalam kesempatan ini pulalah sardono
bertemu tokoh-tokoh teater experimental peter brook dari perancis dan eugenio
barba dari italia/Denmark.
Dengan
sukses besar itulah, eropa terbuka lebar bagi sardono. Tahun 1976 ia tampil
difetival metamusik jerman, dan festival seni Persepolis, iran. Akhir-akhir ini
sardono mulai memasuki festival seni di Asia: hongkong (1988) dan singapura
(1988).
Harapan dan Tantangan UNM
UNM adalah salah satu kampus terkemuka di kawasan Timur Indonesia. Kampus orange atau terkadang disematkan idiom kampus pencetak Oemar Bakri merayakan dies natalis-nya ke-54 tepatnya pada 1 Agustus 2015. Ini berarti bahwa keberadaan kampus ini sudah cukup lama yang tentunya berarti pula bahwa kampus ini telah memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak-anak pertiwi, khususnya di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia bagian Timur.
Meskipun sudah mencapai umurnya yang ke-54, namun penyebutan nama kampus ini masih sering salah. UNEM, UNENG atau nama IKIP pun masih sering terdengar untuk menyebutkan nama dari kampus yang sejak tahun 1999 telah menasbihkan diri berubah nama menjadi UNM setelah memperebutkan nama tersebut bersama dengan IKIP Medan, IKIP Malang dan IKIP Manado.
Quo Vadis
Keberadaan UNM hingga sekarang ini sebagai salah satu LPTK, ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Semula IKIP Makassar sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari Universitas Hasanuddin, berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) 1 Agustus 1961 s.d 31 Agustus 1964, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 30 Tahun 1964 Tanggal 1 Agustus 1961. September 1964 s.d. Januari 1965 berstatus IKIP Yogyakarta cabang Makassar, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 154 Tahun 1965 Tanggal 1 September 1965. Pada tanggal 5 Januari s.d. 3 Agustus 1999, berstatus mandiri dengan nama IKIP Makassar, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 272 Tahun 1965 tanggal 5 Januari 1965.
Pada fase ini, sejak 1 April 1972, IKIP Makassar berubah menjadi IKIP Ujungpandang dengan mengikuti perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujungpandang. Kemudian 4 Agustus 1999 sampai sekarang berstatus universitas dengan nama Universitas Negeri Makassar (UNM) berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.
Sejak berubah nama dari IKIP Ujung Pandang ke UNM Makassar, berbagai perubahan penting yang terjadi di kampus Oemar Bakrie ini. Salah satu yang sangat mendasar adalah alumni dari kampus ini tidak hanya menjadi tenaga pengajar saja tapi juga menjadi tenaga profesional lainnya. Hingga sekarang UNM menaungi 9 fakultas. Di antaranya FIP, FIS, FIK, FE, FPSi, FSD, FBS, FMIPA dan FT.
Tantangan
UNM yang ber motto kan “Tetap Jaya dalam Tantangan” terus berbenah, yang paling nyata sekarang adalah kesiapan infrastruktur dengan berdirinya Menara Phinisi sebagai salah satu gedung pencakar langit di Kota Makassar. S\selain itu gedung-gedung lainnya seperti gedung Tellu Cappa di Pasca Sarjana, Gedung FE, Gedung FMIPA dan berbagai sarana pendukung lainnya berhasil dibangun.
Selain itu berbagai program yang dilaksanakan oleh UNM, misalnya Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) merupakan bukti bahwa LPTK ini masih menjadi tumpuan dalam mencetak tenaga pendidik.
Berlakunya Undang-Undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen memberikan tantangan bagi LPTK termasuk UNM. Sebelum berlakunya UU tersebut profesi guru bersifat “tertutup” artinya hanya orang lulusan LPTK yang bisa menjadi guru.
Selain itu tantangan UNM setelah berlakunya UU tersebut sebagaimana yang termuat dalam pasal 12 UU tersebut bahwa setiap orang berhak diangkat menjadi guru dalam satuan pendidikan tertentu jika memiliki sertifikat pendidik, ini berarti bahwa UNM sebagai LPTK tidak lagi menjadi pengemban tunggal dalam mempersiapkan dan mencetak tenaga pendidik.
Dengan demikian peluang bagi lulusan LPTK menjadi berkurang sebab harus “bersaing” dengan mereka yang berasal dari non LPTK. Jika tidak daintisipasi oleh LPTK, termasuk UNM maka akan ada kemungkinan suatu saat eksistensi LPTK termasuk UNM menjadi hilang. Selain tantangan tersebut tantangan internal UNM yang tidak kalah rumitnya adalah tantangan klasik yang tidak berujung yakni seringnya terjadi tawuran antar mahasiswa yang jelas memperburuk citra UNM sebagai kampus pencetak pendidik.
Tahun Politik
Tahun 2015 bukan hanya tahun politik bagi Indonesia secara umum karena pada tanggal 9 Desember Pemilihan Kepala Daerah serentak digelar. Namun bagi sivitas Akademik UNM, hajatan politik nasional itu bukanlah moment politik yang paling penting dan seakan“tidak menarik” untuk ditunggu hasilnya. Bagi Sivitas Akademika UNM hajatan politik lima tahunan di internal UNM untuk memilih suksesor Arismunandar adalah adalah momen yang lebih membutuhkan “energi” dan sangat ditunggu siapakah yang akan menjadi Rektor UNM yang ke 10.
Pemilihan pimpinan (rektor, red) di lembaga pendidikan memang selayaknya tidak memiliki kesamaan dengan pemilihan jabatan Legislatif ataupun eksekutif. Pemilihan pimpinan di lembaga pendidikan selayaknya jauh dari aroma KKN yang selama ini masih sangat akrab dengan pemilihan legislatif maupun eksekutif. Pemilik hak suara untuk menentukan Nakhoda Phinisi (baca UNM, red) adalah pemilih cerdas yang tentunya tidak akan memilih hanya karena memiliki latar belakang jurusan atau fakultas yang sama, karena se-suku, se-agama, karena sekampung, karena keluarga apalagi karena serangan fajar nya lebih banyak daripada calon lainnya sebagaimana yang banyak “menghipnotis” yang empunya suara di pemilihan legilatif dan eksekutif.
Dengan segala peran dan tanggung jawabnya, idealnya rektor UNM yang terpilih harus berorientasi melayani, meninggalkan kepentingan-kepentingan golongan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menguntungkan bersama. Dalam mengemban tugas haruslah memiliki karakteristik yang bersih disetiap tindakan, visioner pada perubahan, profesional dari sisi akademis maupun managerial institusi. Rektor harus bisa mengayomi mahasiswa dan membangun suasana akademik yang harmonis, tanpa menghilangkan daya kritis mahasiswa yang tumbuh alami di organisasi kampus. Sehingga mampu menjalin kerjasama yang elegan dan egaliter dengan semua pihak yang terkait dengan universitas seperti dosen, karyawan, dan mahasiswa.
Keberhasilan UNM dalam mewujudkan visi dan misi dan menjawantahkan motto-nya hingga sekarang ini, tentunya patut diapresisasi. Rektor hanyalah salah satu unsur yang akan menentukan arah UNM kedepan. UNM yang memiliki Gedung Phinisi sebagai destinasi kebanggaannya juga selayaknya dipimpin oleh nakhoda yang visioner dan mampu menerjemahkan motto UNM.
Congratulation UNM-ku, UNM-ta, UNM kita semua……Tetap jaya dalam tantangan. (*)
Meskipun sudah mencapai umurnya yang ke-54, namun penyebutan nama kampus ini masih sering salah. UNEM, UNENG atau nama IKIP pun masih sering terdengar untuk menyebutkan nama dari kampus yang sejak tahun 1999 telah menasbihkan diri berubah nama menjadi UNM setelah memperebutkan nama tersebut bersama dengan IKIP Medan, IKIP Malang dan IKIP Manado.
Quo Vadis
Keberadaan UNM hingga sekarang ini sebagai salah satu LPTK, ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Semula IKIP Makassar sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari Universitas Hasanuddin, berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) 1 Agustus 1961 s.d 31 Agustus 1964, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 30 Tahun 1964 Tanggal 1 Agustus 1961. September 1964 s.d. Januari 1965 berstatus IKIP Yogyakarta cabang Makassar, berdasarkan SK Menteri PTIP No. 154 Tahun 1965 Tanggal 1 September 1965. Pada tanggal 5 Januari s.d. 3 Agustus 1999, berstatus mandiri dengan nama IKIP Makassar, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 272 Tahun 1965 tanggal 5 Januari 1965.
Pada fase ini, sejak 1 April 1972, IKIP Makassar berubah menjadi IKIP Ujungpandang dengan mengikuti perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujungpandang. Kemudian 4 Agustus 1999 sampai sekarang berstatus universitas dengan nama Universitas Negeri Makassar (UNM) berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.
Sejak berubah nama dari IKIP Ujung Pandang ke UNM Makassar, berbagai perubahan penting yang terjadi di kampus Oemar Bakrie ini. Salah satu yang sangat mendasar adalah alumni dari kampus ini tidak hanya menjadi tenaga pengajar saja tapi juga menjadi tenaga profesional lainnya. Hingga sekarang UNM menaungi 9 fakultas. Di antaranya FIP, FIS, FIK, FE, FPSi, FSD, FBS, FMIPA dan FT.
Tantangan
UNM yang ber motto kan “Tetap Jaya dalam Tantangan” terus berbenah, yang paling nyata sekarang adalah kesiapan infrastruktur dengan berdirinya Menara Phinisi sebagai salah satu gedung pencakar langit di Kota Makassar. S\selain itu gedung-gedung lainnya seperti gedung Tellu Cappa di Pasca Sarjana, Gedung FE, Gedung FMIPA dan berbagai sarana pendukung lainnya berhasil dibangun.
Selain itu berbagai program yang dilaksanakan oleh UNM, misalnya Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) merupakan bukti bahwa LPTK ini masih menjadi tumpuan dalam mencetak tenaga pendidik.
Berlakunya Undang-Undang No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen memberikan tantangan bagi LPTK termasuk UNM. Sebelum berlakunya UU tersebut profesi guru bersifat “tertutup” artinya hanya orang lulusan LPTK yang bisa menjadi guru.
Selain itu tantangan UNM setelah berlakunya UU tersebut sebagaimana yang termuat dalam pasal 12 UU tersebut bahwa setiap orang berhak diangkat menjadi guru dalam satuan pendidikan tertentu jika memiliki sertifikat pendidik, ini berarti bahwa UNM sebagai LPTK tidak lagi menjadi pengemban tunggal dalam mempersiapkan dan mencetak tenaga pendidik.
Dengan demikian peluang bagi lulusan LPTK menjadi berkurang sebab harus “bersaing” dengan mereka yang berasal dari non LPTK. Jika tidak daintisipasi oleh LPTK, termasuk UNM maka akan ada kemungkinan suatu saat eksistensi LPTK termasuk UNM menjadi hilang. Selain tantangan tersebut tantangan internal UNM yang tidak kalah rumitnya adalah tantangan klasik yang tidak berujung yakni seringnya terjadi tawuran antar mahasiswa yang jelas memperburuk citra UNM sebagai kampus pencetak pendidik.
Tahun Politik
Tahun 2015 bukan hanya tahun politik bagi Indonesia secara umum karena pada tanggal 9 Desember Pemilihan Kepala Daerah serentak digelar. Namun bagi sivitas Akademik UNM, hajatan politik nasional itu bukanlah moment politik yang paling penting dan seakan“tidak menarik” untuk ditunggu hasilnya. Bagi Sivitas Akademika UNM hajatan politik lima tahunan di internal UNM untuk memilih suksesor Arismunandar adalah adalah momen yang lebih membutuhkan “energi” dan sangat ditunggu siapakah yang akan menjadi Rektor UNM yang ke 10.
Pemilihan pimpinan (rektor, red) di lembaga pendidikan memang selayaknya tidak memiliki kesamaan dengan pemilihan jabatan Legislatif ataupun eksekutif. Pemilihan pimpinan di lembaga pendidikan selayaknya jauh dari aroma KKN yang selama ini masih sangat akrab dengan pemilihan legislatif maupun eksekutif. Pemilik hak suara untuk menentukan Nakhoda Phinisi (baca UNM, red) adalah pemilih cerdas yang tentunya tidak akan memilih hanya karena memiliki latar belakang jurusan atau fakultas yang sama, karena se-suku, se-agama, karena sekampung, karena keluarga apalagi karena serangan fajar nya lebih banyak daripada calon lainnya sebagaimana yang banyak “menghipnotis” yang empunya suara di pemilihan legilatif dan eksekutif.
Dengan segala peran dan tanggung jawabnya, idealnya rektor UNM yang terpilih harus berorientasi melayani, meninggalkan kepentingan-kepentingan golongan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menguntungkan bersama. Dalam mengemban tugas haruslah memiliki karakteristik yang bersih disetiap tindakan, visioner pada perubahan, profesional dari sisi akademis maupun managerial institusi. Rektor harus bisa mengayomi mahasiswa dan membangun suasana akademik yang harmonis, tanpa menghilangkan daya kritis mahasiswa yang tumbuh alami di organisasi kampus. Sehingga mampu menjalin kerjasama yang elegan dan egaliter dengan semua pihak yang terkait dengan universitas seperti dosen, karyawan, dan mahasiswa.
Keberhasilan UNM dalam mewujudkan visi dan misi dan menjawantahkan motto-nya hingga sekarang ini, tentunya patut diapresisasi. Rektor hanyalah salah satu unsur yang akan menentukan arah UNM kedepan. UNM yang memiliki Gedung Phinisi sebagai destinasi kebanggaannya juga selayaknya dipimpin oleh nakhoda yang visioner dan mampu menerjemahkan motto UNM.
Congratulation UNM-ku, UNM-ta, UNM kita semua……Tetap jaya dalam tantangan. (*)
Oleh;
Bahri
Dosen Sejarah FIS UNM/Mahasiswa Program Doktoral UNJ
Bahri
Dosen Sejarah FIS UNM/Mahasiswa Program Doktoral UNJ
Menjadi Aktor Negara
Apakah cita-cita kemerdekaan sebuah bangsa sudah tercapai, ataukah justeru semakin menjauh, sangat sederhana untuk mengukurnya. Pertama, simaklah cita-cita kemerdekaannya yang termaktub dalam konstitusi negara bersangkutan. Kedua, bandingkan kehidupan rakyatnya, dengan kualitas dan tingkat kehidupan bangsa lainnya yang memiliki usia kemerdekaan yang relatif sama.
Penjelasan pertama untuk negara Indonesia, sudah sangat jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI. Rinciannya terdiri atas lima tujuan dasar Negara, yaitu: 1. Memberikan perlindungan keamanan bagi setiap Warga Negara Indonesia, kapan pun dan dimana pun berada, 2. Menjaga kedaulatan wilayah negara, 3. Memajukan kesejahteraan umum ( bukan kesejahteraan orang per orang atau hanya kelompok tertentu), 4. Mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dalam hal ini, anggraran pendidikan harus teralokasikan minimal 20 persen di APBN mau pun di APBD, 5. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.
Sementara itu, untuk mendapatkan penjelasan kedua, maka Bandingkanlah Indonesia dengan negara lain yang seusia, seperti, India, Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Keempat negara tersebut sudah jauh maju meninggalkan Negara Indonesia. Itu artinya, kita lambat merealisasikan amanat konstitusi di banding dengan mereka, dalam hal indeks kemajuan ekonomi negara. Padahal, jika dibanding dengan kekayaan sumber daya alam, kita jauh lebih kaya dari mereka. Artinya, selama ini, telah terjadi kesalahan dalam mengurus negara.
Penjelasan pertama untuk negara Indonesia, sudah sangat jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI. Rinciannya terdiri atas lima tujuan dasar Negara, yaitu: 1. Memberikan perlindungan keamanan bagi setiap Warga Negara Indonesia, kapan pun dan dimana pun berada, 2. Menjaga kedaulatan wilayah negara, 3. Memajukan kesejahteraan umum ( bukan kesejahteraan orang per orang atau hanya kelompok tertentu), 4. Mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dalam hal ini, anggraran pendidikan harus teralokasikan minimal 20 persen di APBN mau pun di APBD, 5. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.
Sementara itu, untuk mendapatkan penjelasan kedua, maka Bandingkanlah Indonesia dengan negara lain yang seusia, seperti, India, Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Keempat negara tersebut sudah jauh maju meninggalkan Negara Indonesia. Itu artinya, kita lambat merealisasikan amanat konstitusi di banding dengan mereka, dalam hal indeks kemajuan ekonomi negara. Padahal, jika dibanding dengan kekayaan sumber daya alam, kita jauh lebih kaya dari mereka. Artinya, selama ini, telah terjadi kesalahan dalam mengurus negara.
Spirit Kemerdekaan
Slogan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-70 RI kali ini adalah: "Ayo Kerja." Slogan atau tagline tersebut seolah mengharamkan adanya orang yang menganggur tanpa bisa bekerja. Meski pun dalam kenyataannya, secara nasional saat ini jumlah pengangguran kian bertambah. Kepala BPS Pusat, Suryamin mengatakan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan menjadi 300 Juta Jiwa, jika dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu jiwa. Sementara itu, data Februari 2015 menunjukkan jumlah pengangguran dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tingkat pendidikan tinggi telah mencapai 7,4 Juta orang.
Di sisi lain, jumlah orang kaya di Indonesia untuk kelas dunia, justeru tidak berkurang. Diperkirakan (sesuai Data Bank Dunia), pertumbuhan jumlah orang kaya di Indonesia hingga tahun 2016, bakal mencapai 123 persen.
Pada tahun 2013, nama orang kaya Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia bertambah menjadi 25 orang. Padahal tahun sebelumnya hanya terdapat 17 orang. Beberapa nama itu antara lain taipan properti Ciputra dengan kekayaan USD 1,5 miliar. Konglomerat pemilik usaha ban Sjamsul Nursalim (peringkat 1175) dengan kekayaan USD 1,2 miliar. Konglomerat kelapa sawit Lim Hariyanto (peringkat 1.268) dengan kekayaan USD 1,1 miliar, Benny Subianto pebisnis Batu Bara juga masuk dengan kekayaan USD 1,1 miliar (www.voa-islam.com. Februari 2015).
Kesenjangan antara yang kaya dan miskin tersebut, tercermin pada angka Gini Rasio yang cukup memprihatinkan, yaitu 0,43 persen. Ambang batas peringatan bahaya adalah 0,40. Gejolak di Afrika terjadi ketika angka Gini Rasio menembus 0,45 (pemicu negara gagal).
Dalam pada itu, untuk memaknai spirit kemerdekaan RI maka tugas utama Pemerintah adalah menciptakan keadilan ekonomi. Rakyat miskin harus di kurangi tanpa perlu mengurangi jumlah orang kaya. Namun, senda gurau dan tawa orang kaya, sejatinya tidak melenakan dan melupakan tangis dan penderitaan kaum miskin papa.
Terkait slogan kemerdekaan RI dengan kata: "Kerja," maka simaklah pidato kemerdekaan Jawaharlal Nehru, Bapak Proklamator India yang mengatakan: " ambisi utama orang besar di zaman kita, adalah menghapuskan air mata. Mungkin tugas ini takkan terselesaikan seumur hidup kita. Namun yang jelas, selama masih ada air mata, selama itu pula kita masih harus bekerja. Inilah yang harus kita lakukan, yakni bekerja dan bekerja, guna mewujudkan mimpi kita.
Kolomnis Budiarto Shambazy mengatakan: "sebagian besar dari kita sesungguhnya belum merdeka alias masih dijajah oleh bangsa sendiri." Boleh jadi, mereka yang menjajah itu, adalah mereka yang menikmati kelimpahan kekayaan dengan cara mengangkangi fasilitas negara, membeli kebijakan pemerintah guna memuluskan bisnis kapitalismenya. Mereka memang telah bekerja keras tetapi secara cerdik. Implikasinya, hasil kerja keras mereka, justru telah melebarkan jarak antara yang kaya dan yang miskin. Mereka hanya memperkaya pejabat. Tetapi, disaat bersamaan, memperparah kemiskinan orang miskin.
Slogan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-70 RI kali ini adalah: "Ayo Kerja." Slogan atau tagline tersebut seolah mengharamkan adanya orang yang menganggur tanpa bisa bekerja. Meski pun dalam kenyataannya, secara nasional saat ini jumlah pengangguran kian bertambah. Kepala BPS Pusat, Suryamin mengatakan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan menjadi 300 Juta Jiwa, jika dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu jiwa. Sementara itu, data Februari 2015 menunjukkan jumlah pengangguran dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tingkat pendidikan tinggi telah mencapai 7,4 Juta orang.
Di sisi lain, jumlah orang kaya di Indonesia untuk kelas dunia, justeru tidak berkurang. Diperkirakan (sesuai Data Bank Dunia), pertumbuhan jumlah orang kaya di Indonesia hingga tahun 2016, bakal mencapai 123 persen.
Pada tahun 2013, nama orang kaya Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia bertambah menjadi 25 orang. Padahal tahun sebelumnya hanya terdapat 17 orang. Beberapa nama itu antara lain taipan properti Ciputra dengan kekayaan USD 1,5 miliar. Konglomerat pemilik usaha ban Sjamsul Nursalim (peringkat 1175) dengan kekayaan USD 1,2 miliar. Konglomerat kelapa sawit Lim Hariyanto (peringkat 1.268) dengan kekayaan USD 1,1 miliar, Benny Subianto pebisnis Batu Bara juga masuk dengan kekayaan USD 1,1 miliar (www.voa-islam.com. Februari 2015).
Kesenjangan antara yang kaya dan miskin tersebut, tercermin pada angka Gini Rasio yang cukup memprihatinkan, yaitu 0,43 persen. Ambang batas peringatan bahaya adalah 0,40. Gejolak di Afrika terjadi ketika angka Gini Rasio menembus 0,45 (pemicu negara gagal).
Dalam pada itu, untuk memaknai spirit kemerdekaan RI maka tugas utama Pemerintah adalah menciptakan keadilan ekonomi. Rakyat miskin harus di kurangi tanpa perlu mengurangi jumlah orang kaya. Namun, senda gurau dan tawa orang kaya, sejatinya tidak melenakan dan melupakan tangis dan penderitaan kaum miskin papa.
Terkait slogan kemerdekaan RI dengan kata: "Kerja," maka simaklah pidato kemerdekaan Jawaharlal Nehru, Bapak Proklamator India yang mengatakan: " ambisi utama orang besar di zaman kita, adalah menghapuskan air mata. Mungkin tugas ini takkan terselesaikan seumur hidup kita. Namun yang jelas, selama masih ada air mata, selama itu pula kita masih harus bekerja. Inilah yang harus kita lakukan, yakni bekerja dan bekerja, guna mewujudkan mimpi kita.
Kolomnis Budiarto Shambazy mengatakan: "sebagian besar dari kita sesungguhnya belum merdeka alias masih dijajah oleh bangsa sendiri." Boleh jadi, mereka yang menjajah itu, adalah mereka yang menikmati kelimpahan kekayaan dengan cara mengangkangi fasilitas negara, membeli kebijakan pemerintah guna memuluskan bisnis kapitalismenya. Mereka memang telah bekerja keras tetapi secara cerdik. Implikasinya, hasil kerja keras mereka, justru telah melebarkan jarak antara yang kaya dan yang miskin. Mereka hanya memperkaya pejabat. Tetapi, disaat bersamaan, memperparah kemiskinan orang miskin.
Peran Keaktoran
Hidup bernegara ibarat menjalankan peran skenario dengan tujuan mulia sebagai bangsa. Sebagai bangsa, kita memiliki tugas Keaktoran berdasarkan grand skenario yang termaktub dalam Konstitusi Negara (UUD 1945) yang rincian jabarannya, terurai dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Tugas kita, adalah memerankan fungsi masing-masing secara baik dan benar. Sekecil apapun.
Ada pemeran utama. Mereka adalah para negarawan dan politisi. Di samping itu, ada pemeran penting lainnya, yaitu para pejabat negara/publik dengan segenap aparaturnya. Tetapi tidak kalah pentingnya, adalah para aktor piguran (pemeran pembantu).
Para pemeran pembantu ini, sekalipun sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya posisi dan peran mereka tidak kalah pentingnya, karena menjadi penopang jalannya sekenario bernegara yang diperankan oleh para aktor utama.
Di samping itu, tentu sebagaian besar dari bangsa ini adalah penonton dan penikmat jalannya sekenario berbangsa yang dilakonkan oleh segenap aktor negara.
Sebagaimana layaknya sebuah peran dalam skenario, maka tentu ada peran baik (aktor utama) yang sejatinya menjadi pemenang atas nama keadilan dan kebenaran. Namun, kita harus menyadari, bahwa pasti juga ada peran buruk yang dilakonkan oleh para penjahat. Mereka (para penjahat itu), sejatinya harus kalah. Masalahnya kemudian, kalau hingga saat ini, justru para aktor penjahat itulah yang menang. Kalau itu yang terjadi saat ini, maka panggung sandiwara dalam bernegara, tidak boleh terhenti, hingga para aktor utama dalam bernegara memenangkan peran konstitusinya. Ketika itu terjadi/tercapai, maka pantaslah kalau para penonton memberikan tepuk tangan yang ramai. Bila perlu, bertepuk tangan sambil berdiri (standing applause). Tetapi mungkinkah itu dan kapan? Wallahu a'lam bishawwabe
Hidup bernegara ibarat menjalankan peran skenario dengan tujuan mulia sebagai bangsa. Sebagai bangsa, kita memiliki tugas Keaktoran berdasarkan grand skenario yang termaktub dalam Konstitusi Negara (UUD 1945) yang rincian jabarannya, terurai dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Tugas kita, adalah memerankan fungsi masing-masing secara baik dan benar. Sekecil apapun.
Ada pemeran utama. Mereka adalah para negarawan dan politisi. Di samping itu, ada pemeran penting lainnya, yaitu para pejabat negara/publik dengan segenap aparaturnya. Tetapi tidak kalah pentingnya, adalah para aktor piguran (pemeran pembantu).
Para pemeran pembantu ini, sekalipun sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya posisi dan peran mereka tidak kalah pentingnya, karena menjadi penopang jalannya sekenario bernegara yang diperankan oleh para aktor utama.
Di samping itu, tentu sebagaian besar dari bangsa ini adalah penonton dan penikmat jalannya sekenario berbangsa yang dilakonkan oleh segenap aktor negara.
Sebagaimana layaknya sebuah peran dalam skenario, maka tentu ada peran baik (aktor utama) yang sejatinya menjadi pemenang atas nama keadilan dan kebenaran. Namun, kita harus menyadari, bahwa pasti juga ada peran buruk yang dilakonkan oleh para penjahat. Mereka (para penjahat itu), sejatinya harus kalah. Masalahnya kemudian, kalau hingga saat ini, justru para aktor penjahat itulah yang menang. Kalau itu yang terjadi saat ini, maka panggung sandiwara dalam bernegara, tidak boleh terhenti, hingga para aktor utama dalam bernegara memenangkan peran konstitusinya. Ketika itu terjadi/tercapai, maka pantaslah kalau para penonton memberikan tepuk tangan yang ramai. Bila perlu, bertepuk tangan sambil berdiri (standing applause). Tetapi mungkinkah itu dan kapan? Wallahu a'lam bishawwabe
Diciduk Gara-gara Menulis
Sulawesi Selatan kehilangan seorang maestro. Seorang yang pada dirinya melekat sejumlah predikat. Abdurrahman Gega, akrab disapa Arge, tidak sekadar seorang wartawan tulen yang dibuktikan dengan beberapa periode memimpin PWI Cabang Makassar kemudian PWI Sulsel, tetapi juga seorang aktor, dramawan, penulis esei/drama/skenario, legislator, budayawan, motivator, dan idola bagi sekian banyak orang. Dia berpulang ke rakhmatullah Senin, 10 Agustus 2015 pagi.
Pada tahun 1955, saat berusia 20-an, berdua dengan Arsal Alhabsy almarhum, Arge mulai menapaki rimba jurnalistik. Dia tidak dapat dipisahkan dari Arsal. Sebab, pria tambun itulah yang selalu mendorong Arge menjadi jurnalis.
Arge hampir saja tidak dikenal dalam belantara jurnalistik, kalau saja tertarik menjadi pegawai Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran Belanda. Tetapi, Arsal selalu mengajaknya bergaul dengan M Basir, Salman AS, LE Manuhua, dan Achmad Siara. Dari mereka inilah, Arge menghirup atmosfir dan suasana betapa idealnya menjadi wartawan.
Mulailah Arge dan Arsal ‘magang’ di Pedoman Rakyat (PR) dan Marhaen. Terutama, PR yang dibimbing langsung oleh M Basir. Keduanya ditugaskan secara bebas. Arge ditugasi menulis opini tentang sebuah fakta. Arsal menulis tentang kehidupan kelas menengah dengan judul paradoks. Arge mengambil tema mengenai hari Imlek.
Hari Imlek banyak memanfaatkan rakyat kecil ikut merayakannya. Terutama, yang membawa kuda-kuda. Arge pun menulis identitas kebudayaan bangsa.
Antara tahun 1958 dan 1959, Arsal sudah punya rubrik atau kolom jurnalistik dan sastra di ‘’PR’’. Arge malah menulis di Marhaen. Langsung berada di bawah Salman AS.
Pada tahun 1959, karena banyak meliput pada strata kelas menengah, ‘’PR’’ membuka rubrik Minggu yang menampung tulisan yang ringan-ringan.
Muncul pula sebuah lembaga yang menamakan dirinya Lembaga Seni dan Film Rakyat (LESFIRA) yang dipimpin Henk Rondonuwu yang juga termasuk salah seorang wartawan senior, bahkan internasional. Henk Rondonuwu juga terlibat dalam pembuatan teater dan film. Lembaga yang dipimpinnya, LESFIRA pun membikin film. Arge sebagai salah seorang wartawan dan kala itu berusia sekitar 23 tahun. Ia menjadi salah seorang pemeran utama film tersebut. Sutradaranya dari Jakarta.
Ternyata, di balik lembaga ini terselip aspek politik. LESFIRA dituding sebagai kelompok Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Di sudut Jl Bawakaraeng dengan Lapangan Karebosi sekarang ini, Arge dkk membentuk Lembaga Kebudayaan Indonesia Sulawesi Selatan. Perfilman menjadi bagian dari lembaga ini. Waktu itu diproduksi satu film berjudul Prajurit Teladan. Film ini merupakan produk kerja bareng antara Panglima KDMSST, LESFIRA, dan pemilik modal. Arge memegang peran utama dalam film tersebut. Persoalan politik masuk. Arge masih bekerja di Marhaen yang merupakan penerbitan dari Kelompok PNI yang jelas anti Permesta. Arge kemudian dipanggil Achmad Massiara dan Salman AS.
“Saudara Arge, saudara harus punya pilihan. Antara bekerja di Marhaen sebagai wartawan atau memilih lebur di LESFIRA, karena Anda bintang film,” kata Massiara seperti dikemukakan Arge.
Arge berada di dalam posisi yang dilematis. Tiga hari kemudian, Arge datang ke Kantor Marhaen.
“Saya keluar dari Marhaen,” kata Arge yang waktu itu belum memiliki selera politik. Bahkan, tidak mengerti politik.
Dia disuruh pilih. Arge merasa ini suatu ketidakadilan. Dia merasa terjadi kesewenang-wenangan dilakukan Harian Marhaen. Arge ngotot minta keluar. Tapi, Achmad Massiara mengutus orangnya datang ke rumah Arge. Maksudnya, membujuk Arge agar mau kembali ke Marhaen.
Arge berprinsip Bugis. “Saya tidak akan menjilat ludah saya kembali,” kata Arge kepada utusan Achmad Siala.
Soalnya, Arge malu jika kembali ke Marhaen. Pasalnya, rencana mundur dari penerbitan tersebut sudah diceritakan dan diketahui keluarga. Tetapi, ketika syuting film Prajurit Teladan di lapangan Karebosi menjelang 30%-40% -- Ani Kesuma termasuk salah satu bintangnya juga --, pihak LESFIRA giliran mengadili Arge.
“Anda pilih Harian Marhaen, bekerja sebagai wartawan di sana, atau Anda pilih LESFIRA untuk karier sebagai bintang film?,” Arge bernostalgia dalam suatu perbincangan dengan saya tahun 2010.
Karena berprinsip Bugis itu tadi, setelah keluar dari Marhaen, Arge juga menempuh langkah serupa terhadap LESFIRA. Mengundurkan diri. Dia keluar dari dilema psikologis. Mengetahui pengunduran dirinya, Arge didatangi oleh wakil produser. Sutradaranya bernama Sentot.
Lantaran syuting sudah jalan 40 persen dan jika mundur, akan rugi, Arge pun dituntut. Andi Sapada, yang termasuk bagian dari produksi film ini dan sebagai orang tua, mendatangi Arge.
Peraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 1978 di Makassar ini (kemudian) pun keluar tanpa membayar. Maksudnya, tuntutan itu tanpa bayar apa-apa. Tetapi, baik di LESFIRA maupun di Marhaen, karier Arge habis. Dia pun menganggur. Kemudian menjadi penulis freelance. Itu terjadi pada tahun 1960-an.
Pada saat Kodam dipimpin Pak Sayidiman, almarhum Syamsuddin DL dipecat sebagai Ketua PWI. Dia dianggap insubordinasi. Melalui Harian Tegas, Pak Syam menulis pojok yang intinya melawan pemecatan tersebut. Kurang lebih kalimatnya, “Kalau tidak di dunia, nanti kita ketemu di akhirat.” Dalam posisi ini, Arge selaku Wakil Ketua PWI, jelas membela ketuanya. Maka, keluarlah tulisan di Harian Tegas bertajuk Kepemimpinan ABRI di Sulselra Memakai Gaya Napoleon Bonaparte.
Ternyata, gara-gara tulisan itu, Arge diciduk. Belakangan setelah persoalan selesai, Arge memperoleh informasi yang mengerikan. Panglima Kodam XIV Hasanuddin pengganti Sayidiman, yakni Brigjen TNI Azis Bostan, berkisah kepada Arge yang saat itu ditemani Arsal dan Ramiz Parenrengi (alm) Katanya, karena Arge diketahui sering pulang pukul 03.00 dinihari dari Percetakan Bakti Baru, itu sudah dipetakan oleh para intel dan tukang pukul.
“Dan waktu itu, karena tidak ada jalan keluar, Anda akan 'dihilangkan'’, dengan cara ada truk yang mengangkut bambu. Truk itulah yang akan menggeser dan menginjak. Tapi, Anda beruntung, karena tiba-tiba Pangkopkamtib Sumitro saat itu, mengetahui permasalahan tersebut. Maka, diutuslah Hadi, Sekjen PWI Pusat ke Makassar menengahi persoalan ini. Sayidiman bilang, kita berunding lagi. Saya diundang,’’ papar Arge puluhan tahun kemudian kepada saya.
Saya terakhir bertemu Pak Arge 25 Juni 2014, ketika peluncuran buku Iin Tammasse yang dihadiri penyair nasional Taufiq Ismail. ’’Mengendarai’’ kursi roda almarhum didaulat memberikan komentar menyemarakkan peluncuran buku putri sulung Drs Tammasse Balla MHum – Dr dr Jumraini SpS ini.
’’Saya dipajang di sini untuk memberikan sesuatu pada kesempatan ini,’’ kata almarhum dengan mimik yang sangat teatrikal.
Gaya seperti ini, tidak akan ditemukan lagi. Senin, 10 Agustus 2015, pukul 09.45 Wita ayah dan kakek dari beberapa orang anak dan cucu itu telah tiada. Inna lillahi wainna ilaihiri rajiun... (*)
Pada tahun 1955, saat berusia 20-an, berdua dengan Arsal Alhabsy almarhum, Arge mulai menapaki rimba jurnalistik. Dia tidak dapat dipisahkan dari Arsal. Sebab, pria tambun itulah yang selalu mendorong Arge menjadi jurnalis.
Arge hampir saja tidak dikenal dalam belantara jurnalistik, kalau saja tertarik menjadi pegawai Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran Belanda. Tetapi, Arsal selalu mengajaknya bergaul dengan M Basir, Salman AS, LE Manuhua, dan Achmad Siara. Dari mereka inilah, Arge menghirup atmosfir dan suasana betapa idealnya menjadi wartawan.
Mulailah Arge dan Arsal ‘magang’ di Pedoman Rakyat (PR) dan Marhaen. Terutama, PR yang dibimbing langsung oleh M Basir. Keduanya ditugaskan secara bebas. Arge ditugasi menulis opini tentang sebuah fakta. Arsal menulis tentang kehidupan kelas menengah dengan judul paradoks. Arge mengambil tema mengenai hari Imlek.
Hari Imlek banyak memanfaatkan rakyat kecil ikut merayakannya. Terutama, yang membawa kuda-kuda. Arge pun menulis identitas kebudayaan bangsa.
Antara tahun 1958 dan 1959, Arsal sudah punya rubrik atau kolom jurnalistik dan sastra di ‘’PR’’. Arge malah menulis di Marhaen. Langsung berada di bawah Salman AS.
Pada tahun 1959, karena banyak meliput pada strata kelas menengah, ‘’PR’’ membuka rubrik Minggu yang menampung tulisan yang ringan-ringan.
Muncul pula sebuah lembaga yang menamakan dirinya Lembaga Seni dan Film Rakyat (LESFIRA) yang dipimpin Henk Rondonuwu yang juga termasuk salah seorang wartawan senior, bahkan internasional. Henk Rondonuwu juga terlibat dalam pembuatan teater dan film. Lembaga yang dipimpinnya, LESFIRA pun membikin film. Arge sebagai salah seorang wartawan dan kala itu berusia sekitar 23 tahun. Ia menjadi salah seorang pemeran utama film tersebut. Sutradaranya dari Jakarta.
Ternyata, di balik lembaga ini terselip aspek politik. LESFIRA dituding sebagai kelompok Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Di sudut Jl Bawakaraeng dengan Lapangan Karebosi sekarang ini, Arge dkk membentuk Lembaga Kebudayaan Indonesia Sulawesi Selatan. Perfilman menjadi bagian dari lembaga ini. Waktu itu diproduksi satu film berjudul Prajurit Teladan. Film ini merupakan produk kerja bareng antara Panglima KDMSST, LESFIRA, dan pemilik modal. Arge memegang peran utama dalam film tersebut. Persoalan politik masuk. Arge masih bekerja di Marhaen yang merupakan penerbitan dari Kelompok PNI yang jelas anti Permesta. Arge kemudian dipanggil Achmad Massiara dan Salman AS.
“Saudara Arge, saudara harus punya pilihan. Antara bekerja di Marhaen sebagai wartawan atau memilih lebur di LESFIRA, karena Anda bintang film,” kata Massiara seperti dikemukakan Arge.
Arge berada di dalam posisi yang dilematis. Tiga hari kemudian, Arge datang ke Kantor Marhaen.
“Saya keluar dari Marhaen,” kata Arge yang waktu itu belum memiliki selera politik. Bahkan, tidak mengerti politik.
Dia disuruh pilih. Arge merasa ini suatu ketidakadilan. Dia merasa terjadi kesewenang-wenangan dilakukan Harian Marhaen. Arge ngotot minta keluar. Tapi, Achmad Massiara mengutus orangnya datang ke rumah Arge. Maksudnya, membujuk Arge agar mau kembali ke Marhaen.
Arge berprinsip Bugis. “Saya tidak akan menjilat ludah saya kembali,” kata Arge kepada utusan Achmad Siala.
Soalnya, Arge malu jika kembali ke Marhaen. Pasalnya, rencana mundur dari penerbitan tersebut sudah diceritakan dan diketahui keluarga. Tetapi, ketika syuting film Prajurit Teladan di lapangan Karebosi menjelang 30%-40% -- Ani Kesuma termasuk salah satu bintangnya juga --, pihak LESFIRA giliran mengadili Arge.
“Anda pilih Harian Marhaen, bekerja sebagai wartawan di sana, atau Anda pilih LESFIRA untuk karier sebagai bintang film?,” Arge bernostalgia dalam suatu perbincangan dengan saya tahun 2010.
Karena berprinsip Bugis itu tadi, setelah keluar dari Marhaen, Arge juga menempuh langkah serupa terhadap LESFIRA. Mengundurkan diri. Dia keluar dari dilema psikologis. Mengetahui pengunduran dirinya, Arge didatangi oleh wakil produser. Sutradaranya bernama Sentot.
Lantaran syuting sudah jalan 40 persen dan jika mundur, akan rugi, Arge pun dituntut. Andi Sapada, yang termasuk bagian dari produksi film ini dan sebagai orang tua, mendatangi Arge.
Peraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 1978 di Makassar ini (kemudian) pun keluar tanpa membayar. Maksudnya, tuntutan itu tanpa bayar apa-apa. Tetapi, baik di LESFIRA maupun di Marhaen, karier Arge habis. Dia pun menganggur. Kemudian menjadi penulis freelance. Itu terjadi pada tahun 1960-an.
Pada saat Kodam dipimpin Pak Sayidiman, almarhum Syamsuddin DL dipecat sebagai Ketua PWI. Dia dianggap insubordinasi. Melalui Harian Tegas, Pak Syam menulis pojok yang intinya melawan pemecatan tersebut. Kurang lebih kalimatnya, “Kalau tidak di dunia, nanti kita ketemu di akhirat.” Dalam posisi ini, Arge selaku Wakil Ketua PWI, jelas membela ketuanya. Maka, keluarlah tulisan di Harian Tegas bertajuk Kepemimpinan ABRI di Sulselra Memakai Gaya Napoleon Bonaparte.
Ternyata, gara-gara tulisan itu, Arge diciduk. Belakangan setelah persoalan selesai, Arge memperoleh informasi yang mengerikan. Panglima Kodam XIV Hasanuddin pengganti Sayidiman, yakni Brigjen TNI Azis Bostan, berkisah kepada Arge yang saat itu ditemani Arsal dan Ramiz Parenrengi (alm) Katanya, karena Arge diketahui sering pulang pukul 03.00 dinihari dari Percetakan Bakti Baru, itu sudah dipetakan oleh para intel dan tukang pukul.
“Dan waktu itu, karena tidak ada jalan keluar, Anda akan 'dihilangkan'’, dengan cara ada truk yang mengangkut bambu. Truk itulah yang akan menggeser dan menginjak. Tapi, Anda beruntung, karena tiba-tiba Pangkopkamtib Sumitro saat itu, mengetahui permasalahan tersebut. Maka, diutuslah Hadi, Sekjen PWI Pusat ke Makassar menengahi persoalan ini. Sayidiman bilang, kita berunding lagi. Saya diundang,’’ papar Arge puluhan tahun kemudian kepada saya.
Saya terakhir bertemu Pak Arge 25 Juni 2014, ketika peluncuran buku Iin Tammasse yang dihadiri penyair nasional Taufiq Ismail. ’’Mengendarai’’ kursi roda almarhum didaulat memberikan komentar menyemarakkan peluncuran buku putri sulung Drs Tammasse Balla MHum – Dr dr Jumraini SpS ini.
’’Saya dipajang di sini untuk memberikan sesuatu pada kesempatan ini,’’ kata almarhum dengan mimik yang sangat teatrikal.
Gaya seperti ini, tidak akan ditemukan lagi. Senin, 10 Agustus 2015, pukul 09.45 Wita ayah dan kakek dari beberapa orang anak dan cucu itu telah tiada. Inna lillahi wainna ilaihiri rajiun... (*)
Oleh;
M Dahlan Abubakar
Wartawan senior dan Sekretaris PWI Sulsel 1988-1992
M Dahlan Abubakar
Wartawan senior dan Sekretaris PWI Sulsel 1988-1992
Mewaspadai Dampak Pengangguran
Situasi perekonomian nasional yang lesu dinilai berbagai pihak sudah mulai berdampak langsung ke tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlambatan ekonomi dan sejumlah indikator perekonomian yang melemah juga diyakini semakin meningkatkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan pendapatan. Hal ini harus diwaspadai, karena khususnya masalah pengangguran di kalangan muda, berpeluang memicu atau memperburuh berbagai masalah sosial dan juga kesehatan masyarakat.
Memang data mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran terbaru belum diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun berbagai lembaga telah mengeluarkan laporan. LaporanInstitute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya memperkirakan tingkat kemiskinan telah meningkat dari 10,96 persen menjadi 11,5 persen pada periode Maret 2014-Maret 2015. INDEF juga mengaku bahwa perhitungan yang dilakukannyamemakai metode yang hampir sama dengan BPS.
Menurut kajian INDEF, meningkatnya kemiskinan dalam setahun terakhir ini disebabkan beberapa faktor. Pertama karena secara umum terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada semester 1 pertumbuhan ekonomi turun dari 5,17 perseng menjadi 4,7 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga berkorelasi dengan inflasi.
INDEF menilai menurunnya kesejahteraan rakyat ini disebabkan gagalnya program dan kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Harus dicatat pula bahwa pada periode yang sama, pengangguran meningkat pula dari 7 persen menjadi 7,5 persen.
Tidak mengejutkan bila tingkat kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin (koefisien gini atau rasio gini rasio) pun semakin melebar pada 2015. Ketimpangan tersebut meningkat dari 0,41 persen menjadi 0,42 persen.
Bantuan Sosial
Tingkat inflasi yang melambung selama Januari-Juli 2015 khususnya inflasi bahan makanan juga menjadi pemicu tekanan yang sangat tinggi bagi banyak kalangan masyarakat. Pada Juli inflasi bahan makanan misalnya telah mencapai 8,28 persen. Selain itu penurunan juga terjadi pada upah riil masyarakat bawah seperti kalangan buruh.
Upah buruh industri menurun secara riil sebesar 3,5 persen secara triwulanan.Penurunan upah riil terutama terjadi pada industri yang padat karya, seperti industri makanan, tekstil, percetakan, karet, dan plastik.
Ironisnya, program bantuan sosial yang diberlakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang efektif, misalnya saja program Raskin dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Kondisi menjadi semakin buruk karena adanya jumlah pengangguran yang meningkat cukup tajam. Hal ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2015 ini angka elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 180.000 orang.
Besarnya dampak sosial dan kesehatan masyarakat akibat tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan muda laki-laki sudah banyak diteliti.Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan ketiadaan pekerjaan dengan dorongan memulai atau melanjutkan tindak kriminalitas dan perilaku berisiko. Memang hubungan antarkeduanya tidak bersifat kausal. Tetapi, data-data empiris menunjukkan besarnya keterlibatan kalangan muda laki-laki yang menganggur atau setengah menganggur dalam kriminalitas, khususnya kriminalitas jalanan (petty crime) dan perilaku berisiko seperti kekerasan dan penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya.
Data kriminologi dan kesehatan masyarakat juga menunjukkan betapa rentan keterlibatan anak muda lelaki menganggur dalam tindak kriminalitas dan perilaku berisiko yang berujung pada risiko hukum dan kesehatan masyarakat, seperti pemenjaraan, cedera, kesakitan, hingga kematian.
Banyak literatur menunjukkan, betapa aspek psikososial dan jender terkait pengangguran harus dipertimbangkan. Banyak studi menunjukkan bahwa anak-anak muda lelaki dalam rentang usia 15-24 tahun yang menganggur dan setengah menganggur merupakan kalangan paling banyak terlibat tindak kriminalitas dan perilaku berisiko.
Barker (2005) dalam “Dying to be men” mengingatkan perlunya melihat masalah pengangguran bukan dari ekonomi saja, tetapi juga dari psikososial dan jender. Pemahaman para elite pemerintah yang tajam dan rinci terhadap aspek psikososial dan jender masalah pengangguran akan memengaruhi formulasi kebijakan yang akan diambil guna penanggulangan.
Kesenjangan Ekonomi
Selain masalah pengangguran di atas, masalah terkait yaitu kesenjangan ekonomi juga harus diwaspadai. Makin banyak penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang makin lebar memiliki pengaruh merugikan terhadap kesehatan perseorangan maupun kesehatan masyarakat.
Dalam laporan berjudul Does Income Inequality Cause Health and Social Problems? (2011), Karen Rowlingson, melakukan review terhadap hasil-hasil penelitian yang menelaah hubungan kesenjangan ekonomi dan kondisi kesehatan.
Ia tegas menyimpulkan bahwa meskipun tidak bersifat kausal, sulit diingkari adanya korelasi antara keduanya. Rowlingson menunjukkan indikator-indikator kesehatan dan sosial seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, ataupun indikator-indikator seperti angka kejadian depresi dan gangguan mental, tingkat ketergantungan pada alkohol dan narkotika (beserta segala dampaknya), kehamilan remaja dan angka kekerasan (termasuk pembunuhan) yang hampir selalu lebih tinggi di negara-negara yang memiliki t9ngkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan yang tinggi.
Karena besarnya dampak sosial dan kesehatan masyarakat akibat kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran maka pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla perlu bertindak cepat dan tepat mengatasi memburuknya masalah ekonomi ini. Berbagai lembaga termasuk INDEF telah memberi sejumlah rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi solusi jangka pendek dan fundamental seperti perlunya memperluas dan memperlancar akses pasar. Namun selama ini pemerintah selalu mengajukan alasan kekurangan pembiayaan, keterbatasan anggaran, dan ruang fiskal yang sempit. Pemerintah perlu pula kembali membangkitkan potensi terbesar Indonesia yaitu usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah sendiri telah berulang kali mencanangkan tekad mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio ketimpangan pendapatan.
Memang data mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran terbaru belum diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun berbagai lembaga telah mengeluarkan laporan. LaporanInstitute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya memperkirakan tingkat kemiskinan telah meningkat dari 10,96 persen menjadi 11,5 persen pada periode Maret 2014-Maret 2015. INDEF juga mengaku bahwa perhitungan yang dilakukannyamemakai metode yang hampir sama dengan BPS.
Menurut kajian INDEF, meningkatnya kemiskinan dalam setahun terakhir ini disebabkan beberapa faktor. Pertama karena secara umum terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada semester 1 pertumbuhan ekonomi turun dari 5,17 perseng menjadi 4,7 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga berkorelasi dengan inflasi.
INDEF menilai menurunnya kesejahteraan rakyat ini disebabkan gagalnya program dan kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Harus dicatat pula bahwa pada periode yang sama, pengangguran meningkat pula dari 7 persen menjadi 7,5 persen.
Tidak mengejutkan bila tingkat kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin (koefisien gini atau rasio gini rasio) pun semakin melebar pada 2015. Ketimpangan tersebut meningkat dari 0,41 persen menjadi 0,42 persen.
Bantuan Sosial
Tingkat inflasi yang melambung selama Januari-Juli 2015 khususnya inflasi bahan makanan juga menjadi pemicu tekanan yang sangat tinggi bagi banyak kalangan masyarakat. Pada Juli inflasi bahan makanan misalnya telah mencapai 8,28 persen. Selain itu penurunan juga terjadi pada upah riil masyarakat bawah seperti kalangan buruh.
Upah buruh industri menurun secara riil sebesar 3,5 persen secara triwulanan.Penurunan upah riil terutama terjadi pada industri yang padat karya, seperti industri makanan, tekstil, percetakan, karet, dan plastik.
Ironisnya, program bantuan sosial yang diberlakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang efektif, misalnya saja program Raskin dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Kondisi menjadi semakin buruk karena adanya jumlah pengangguran yang meningkat cukup tajam. Hal ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2015 ini angka elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 180.000 orang.
Besarnya dampak sosial dan kesehatan masyarakat akibat tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan muda laki-laki sudah banyak diteliti.Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan ketiadaan pekerjaan dengan dorongan memulai atau melanjutkan tindak kriminalitas dan perilaku berisiko. Memang hubungan antarkeduanya tidak bersifat kausal. Tetapi, data-data empiris menunjukkan besarnya keterlibatan kalangan muda laki-laki yang menganggur atau setengah menganggur dalam kriminalitas, khususnya kriminalitas jalanan (petty crime) dan perilaku berisiko seperti kekerasan dan penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya.
Data kriminologi dan kesehatan masyarakat juga menunjukkan betapa rentan keterlibatan anak muda lelaki menganggur dalam tindak kriminalitas dan perilaku berisiko yang berujung pada risiko hukum dan kesehatan masyarakat, seperti pemenjaraan, cedera, kesakitan, hingga kematian.
Banyak literatur menunjukkan, betapa aspek psikososial dan jender terkait pengangguran harus dipertimbangkan. Banyak studi menunjukkan bahwa anak-anak muda lelaki dalam rentang usia 15-24 tahun yang menganggur dan setengah menganggur merupakan kalangan paling banyak terlibat tindak kriminalitas dan perilaku berisiko.
Barker (2005) dalam “Dying to be men” mengingatkan perlunya melihat masalah pengangguran bukan dari ekonomi saja, tetapi juga dari psikososial dan jender. Pemahaman para elite pemerintah yang tajam dan rinci terhadap aspek psikososial dan jender masalah pengangguran akan memengaruhi formulasi kebijakan yang akan diambil guna penanggulangan.
Kesenjangan Ekonomi
Selain masalah pengangguran di atas, masalah terkait yaitu kesenjangan ekonomi juga harus diwaspadai. Makin banyak penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang makin lebar memiliki pengaruh merugikan terhadap kesehatan perseorangan maupun kesehatan masyarakat.
Dalam laporan berjudul Does Income Inequality Cause Health and Social Problems? (2011), Karen Rowlingson, melakukan review terhadap hasil-hasil penelitian yang menelaah hubungan kesenjangan ekonomi dan kondisi kesehatan.
Ia tegas menyimpulkan bahwa meskipun tidak bersifat kausal, sulit diingkari adanya korelasi antara keduanya. Rowlingson menunjukkan indikator-indikator kesehatan dan sosial seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, ataupun indikator-indikator seperti angka kejadian depresi dan gangguan mental, tingkat ketergantungan pada alkohol dan narkotika (beserta segala dampaknya), kehamilan remaja dan angka kekerasan (termasuk pembunuhan) yang hampir selalu lebih tinggi di negara-negara yang memiliki t9ngkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan yang tinggi.
Karena besarnya dampak sosial dan kesehatan masyarakat akibat kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran maka pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla perlu bertindak cepat dan tepat mengatasi memburuknya masalah ekonomi ini. Berbagai lembaga termasuk INDEF telah memberi sejumlah rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi solusi jangka pendek dan fundamental seperti perlunya memperluas dan memperlancar akses pasar. Namun selama ini pemerintah selalu mengajukan alasan kekurangan pembiayaan, keterbatasan anggaran, dan ruang fiskal yang sempit. Pemerintah perlu pula kembali membangkitkan potensi terbesar Indonesia yaitu usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah sendiri telah berulang kali mencanangkan tekad mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio ketimpangan pendapatan.
Tentu tidak ada program atau cara instan yang bisa seketika mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di atas. Namun masyarakat menunggu upaya serius dan konsisten pemerintah. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)